[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efe67f48-e5d4-45c3-b881-87c1f0678869","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 15 Tahun 2011","number","15","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang","place_of_enactment","Tangerang","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Jasa Usaha
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2011/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;\r\n b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;2. UU No. 8 tahun 1981;3. UU No. 2 tahun 1993;4. UU No. 23 tahun 2000;5. UU No. 1 tahun 2004;6. UU No. 32 tahun 2004\r\n;7. UU No. 33 tahun 2004;8. UU No. 38 tahun 2004;9. UU No. 26 tahun 2007\r\n;10. UU No. 18 tahun 2009;11. UU No. 22 tahun 2009;12. UU No. 28 tahun 2009\r\n;13. UU No. 12 tahun 2011;14. PP No. 27 tahun 1983;15. PP No. 79 tahun 2005\r\n;16. PP No. 58 tahun 2005;17. PP No. 6 tahun 2006;18. PP No. 69 tahun 2010\r\n;19. PP No. 1 tahun 2008;20. Perda No. 1 tahun 2008;21. Perda No. 5 tahun 2008\r\n;22. Perda No. 6 tahun 2008;23. Perda No. 5 tahun 2009 \n 1.ketentuan umum;2.retribusi jasa usaha;3.pemungutan retribusi;4.pengembalian kelebihan pembayaran;5.kadaluwarsa penagihan;6.pemeriksaan;7.peninjauan kembali tarif retribusi jasa usaha;8.insentif pemungutan;9.ketentuan penyidikan\r\n;10.ketentuan pidana;11.ketentuan peralihan;12.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal;\n2. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;\n3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;\n4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Parkir Kendaraan Bermotor.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Tangerang. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi jasa usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Objek dan Subjek Retribusi untuk masing-masing jenis retribusi. Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tersebut.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk setiap jenis retribusi, yang diukur berdasarkan faktor-faktor seperti jenis, lokasi, lamanya pemakaian, jenis kendaraan, dan jumlah ternak yang dipotong.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, yang didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.
Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi, termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
Pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
Peninjauan kembali tarif retribusi jasa usaha.
Insentif pemungutan bagi instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi.
Ketentuan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang retribusi.

Wajib Retribusi memiliki kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan, penagihan, pemeriksaan, dan penyidikan terkait retribusi.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY
NUMBER 15 OF 2011
ABOUT
LOCAL SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANGERANG,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Local Service Charges are Regional levies as payment for services provided by the Regional Government by adhering to commercial principles because they can basically also be provided by the private sector;
that the Local Service Charges are an important source of regional income to finance the implementation of regional government;
that regional retribution policies are implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, accountability and transparency, taking into account regional potential;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Local Service Charges;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efe67f48-e5d4-45c3-b881-87c1f0678869","actionData","errors"]