[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efdb1ba6-8aa9-4ddf-8be5-8c9904f0922c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 12 Tahun 2015","number","12","year","2015","published_date","2015-08-31","effective_date","2016-03-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulungagung","place_of_enactment","Tulungagung","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kearsipan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan\r\n
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan\r\nPemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, BUMD,\r\nPemerintahan Desa, Lembaga Pendidikan, Organisasi Politik,\r\nOrganisasi Kemasyarakatan, Perusahaan dan Perseorangan\r\ntelah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung\r\nNomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;\r\n\r\nb. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan\r\npengelola kearsipan serta dalam rangka penyempurnaan\r\nregulasi di bidang penyelenggaraan kearsipan, maka perlu\r\ndilakukan perubahan atas Peraturan Daerah sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a dan huruf b, maka perlu mengadakan perubahan\r\nterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 7\r\nTahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; \n Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999; 12. Peraturan pemerintah Nomor 88 Tahun 1999; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun\r\n2004; 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun\r\n2011; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun\r\n2008; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun\r\n2012 \n Materi pokok: mengatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nTulungagung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan\r\nKearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun\r\n2012 Nomor 13 Seri E), diubah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 19, dan angka\r\n30 diubah; penambahan asas dll \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016. \n mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 7\r\nTahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; \n jumlah 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 13 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Perubahan tersebut meliputi definisi beberapa istilah dalam Pasal 1, penambahan asas kearifan lokal dalam Pasal 3, penambahan ayat mengenai pembentukan Tim Pengelola Kearsipan dalam Pasal 26, perubahan dan penambahan ayat mengenai biaya penyelenggaraan kearsipan dalam Pasal 60, perubahan ketentuan mengenai sanksi administrasi dalam Pasal 62, dan penyisipan pasal mengenai penafsiran frasa dalam Pasal 70A.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan pengelola kearsipan serta dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang penyelenggaraan kearsipan.

Ketentuan Substansial:

Perubahan definisi istilah kearsipan.
Penambahan asas kearifan lokal dalam penyelenggaraan kearsipan.
Pembentukan Tim Pengelola Kearsipan dengan Keputusan Bupati.
Pengaturan biaya penyelenggaraan kearsipan yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber dana lain yang sah.
Pengenaan sanksi administrasi bagi pelanggaran ketentuan pengelolaan kearsipan.
Penafsiran frasa "Kantor PAD" menjadi "Badan PDK" dan frasa "Kepala Kantor" menjadi "Kepala Badan".

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:\na. semua frasa \"Kantor PAD\" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus dimaknai \"Badan PDK\";\nb. semua frasa \"Kepala Kantor\" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus dimaknai \"Kepala Badan\".","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat bagi Pencipta Arsip dari unsur SKPD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULUNGAGUNG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TULUNGAGUNG REGENCY
NUMBER 12 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 17 OF 2012 CONCERNING ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULUNGAGUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of archival management within the Regional Government of Tulungagung Regency, Regional Owned Enterprises, Village Government, Educational Institutions, Political Organizations, Community Organizations, Companies and Individuals, Regional Regulation of Tulungagung Regency Number 17 of 2012 concerning Archival Management has been prepared;
that in connection with changes to the archival management institutions and in order to improve regulations in the field of archival management, it is necessary to amend the Regional Regulation as referred to in letter a;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efdb1ba6-8aa9-4ddf-8be5-8c9904f0922c","actionData","errors"]