Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas pertanian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:
- Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- Perlindungan petani melalui berbagai strategi seperti penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, penyediaan lahan pertanian, kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, bantuan dan subsidi, perlindungan komoditas unggulan, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- Pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, regenerasi petani, dan penguatan kelembagaan petani.
- Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui monitoring dan evaluasi.
- Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
on desktop.