[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efcc8a31-ba51-4be5-8521-5e070d31a643","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Ketahanan Pangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2023","number","16","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandar Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","Ketahanan Pangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETAHANAN PANGAN DAERAH
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Ketahanan Pangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; \r\ndalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan pemenuhan konsumsi pangan di Kota Bandar Lampung, diperlukan sinergitas\r\nantar berbagai pemangku kepentingan; \r\n berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; U No. 28 Tahun 1959; PP No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 22 Tahun 2009; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 125 Tahun 2022; Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2021 \n Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Ketahanan Pangan Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n 22 hlmn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Ketahanan Pangan Daerah bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat daerah melalui ketersediaan, akses, dan pemenuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, seperti penyediaan sarana produksi, pengembangan infrastruktur pangan, pengaturan cadangan pangan, peningkatan produksi pangan nabati dan hewani, penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal, pengendalian distribusi pangan, dan penentuan harga minimum pangan lokal. Peraturan ini juga mengatur perencanaan ketahanan pangan daerah yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Tahunan.

Selain itu, peraturan ini mengatur penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yang meliputi ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, distribusi pangan, koordinasi, sinkronisasi, kerja sama, dan sistem informasi pangan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan menjaminnya melalui perbaikan infrastruktur, kemudahan distribusi, dan kestabilan harga. Penganekaragaman pangan dilakukan melalui penetapan kaidah penganekaragaman dan pengoptimalan pangan lokal. Keamanan pangan diselenggarakan melalui sanitasi pangan, pengaturan bahan tambahan pangan, pengawasan standar kemasan, jaminan keamanan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Sanksi administratif meliputi: peringatan tertulis; larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran; penarikan dan/atau pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran, surat registrasi, sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan penyegelan.\n2. Pengenaan tindakan sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANDAR LAMPUNG CITY
NUMBER 16 OF 2023
CONCERNING
REGIONAL FOOD SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 12 paragraph (2) letter c of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 20 paragraph (2) of Government Regulation Number 17 of 2015 concerning Food Security and Nutrition;
that in order to realize Food Security through the availability, access and fulfillment of food consumption in the City of Bandar Lampung, synergy between various stakeholders is needed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Regional Food Security;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efcc8a31-ba51-4be5-8521-5e070d31a643","actionData","errors"]