[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efb401b6-6366-45ed-946b-6832eda61de8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Utara","place_of_enactment","Muara Teweh","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN-BENCANA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Barito Utara merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat ; b. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat ; c. bahwa upaya penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana \n Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 1989 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2012 \n KETENTUAN UMUM ; ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN ; TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ; KELEMBAGAAN; HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ; PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN; PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ; PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA ; PENGAWASAN; PEMANTAUAN DAN EVALUASI ; PENYELESAIAN SENGKETA ; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014. \n Peraturan Bupati \n 45 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah dirubah dengan PP nomor 58 Tahun 2010;","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Tanggung jawab penanggulangan bencana berada pada Pemerintah Daerah, yang melimpahkan tugasnya kepada BPBD. BPBD bertugas menetapkan pedoman penanggulangan bencana, menyusun peta rawan bencana, dan melaksanakan penanggulangan bencana di wilayahnya. Peraturan ini mengatur tahapan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap prabencana, dilakukan perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, dan pemaduan dalam perencanaan pembangunan. Tahap tanggap darurat meliputi pengkajian cepat, penetapan status darurat, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan prasarana vital. Tahap pascabencana mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, serta lembaga usaha dan masyarakat. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian sengketa.","transitional_provisions","1. Semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) diancam pidana kurungan atau penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang yang karena kelalaiannya dan/atau sengaja melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan Analisis Risiko Bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana penjara (paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)).\n3. Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BARITO
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BARITO REGENCY
NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION
IN NORTH BARITO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BARITO,

\n\n \n \n

Considering:

that geographically, geologically, hydrologically and demographically, North Barito Regency is a disaster-prone area that can cause casualties, property damage and psychological impacts on the community;
that disasters can hinder and disrupt the life and livelihood of the community, the implementation of development and its results, so it is necessary to carry out mitigation efforts in a systematic, planned, coordinated, integrated, rapid and precise manner;
that the disaster management efforts as referred to in letter b above, are carried out to provide protection to the community from the threat of disasters and ensure the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efb401b6-6366-45ed-946b-6832eda61de8","actionData","errors"]