[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efa5adcf-6cd1-4299-a522-c5de9ea10eb7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 19 Tahun 2017","number","19","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat","place_of_enactment","Labuan Bajo","theme","Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepelabuhanan - pelayanan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka perlu diperluas sumber penerimaan daerah yang salah satunya bersumber dari retribusi pelayanan kepelabuhanan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan \r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 \n Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan mekanisme sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi; BAB III Golongan Retribusi; BAB IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; BAB V Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Retribusi; BAB VI Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; BAB VII Wilayah Pungutan; BAB VIII Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; BAB IX Tata Cara Pemungutan; BAB X Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; BAB XI Sanksi Administratif; BAB XII Keberatan; BAB XIII Pengembalian Kelebihan Pembayararan; BAB XIV Kedaluwarsa Penagihan; BAB XV Insentif Pemungutan; BAB XVI Ketentuan Penyidikan; BAB XVII Ketentuan Pidana; BAB XVIII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n Mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal \n 21 halaman; Penjelasan: 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Manggarai Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui perluasan sumber penerimaan daerah dari retribusi pelayanan kepelabuhanan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pungutan retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

\n\n

Objek retribusi meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan, termasuk jasa pelayanan kapal (labuh, pemanduan, penundaan, tambat), jasa pelayanan barang (dermaga, penumpukan), jasa pelayanan alat, dan jasa kepelabuhanan lainnya (terminal penumpang, pas pelabuhan, air bersih, sewa tanah dan bangunan). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati fasilitas di lingkungan pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

\n\n

Peraturan ini menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi untuk berbagai jenis pelayanan kepelabuhanan, yang dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetor ke Kas Daerah. Wajib retribusi diberikan sanksi administratif berupa bunga jika tidak membayar tepat waktu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST MANGGARAI
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST MANGGARAI REGENCY
NUMBER 19 OF 2017
ABOUT
LOCAL SERVICE CHARGE FOR PORT SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST MANGGARAI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the implementation of government, development, community service and improvement of Regional Original Income, it is necessary to expand the source of regional revenue, one of which comes from local service charge for port services;
that according to the provisions of Article 127 letter h of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Local Service Charge for Port Services is one type of Business Service Retribution that can be collected by the Regional Government, so it needs to be regulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efa5adcf-6cd1-4299-a522-c5de9ea10eb7","actionData","errors"]