[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef9e563c-4cb8-43f1-999a-59110a48a495","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-01-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boalemo","place_of_enactment","Tilamuta","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-OTK-BADAN PENANAMAN MODAL
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. \n UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 50/1999; UU 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2007; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 37 tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005;PP No. 79 No. 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP 38 Tahun 2007; PP 41 Tahun 2007; PP 97 Tahun 2014; Permenpan No. 28 Tahun 2004; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 6 tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permendagri No. 20 tahun 2008; Perda Kab. Boalemo No. 3 Tahun 2008. \n -\tDalam peraturan daerah ini diatur penmbahan beberapa ketentuan diantaranya:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPembentukan;\r\n3.\tKedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan;\r\n4.\tOrganisasi;\r\n5.\tKelompok Jabatan Fungsional;\r\n6.\tUnit Pelaksana Teknis Badan;\r\n7.\tTata Kerja;\r\n8.\tKepegawaian;\r\n9.\tKeuangan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2015. \n - \n - \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Boalemo. Pembentukan badan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dan partisipatif.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan: Badan ini merupakan lembaga pendukung tugas Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok: Melakukan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu, serta penanaman modal daerah termasuk promosi keunggulan daerah.
Fungsi:\n
- Penyusunan perencanaan program pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan Penanaman Modal termasuk promosi keunggulan daerah.
- Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu dan Penanaman Modal.
- Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu dan Penanaman Modal Daerah.
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan.
- Pemantauan dan evaluasi proses pemberian Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal daerah dan promosi keunggulan daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
\n
Kewenangan: Kepala Badan memiliki kewenangan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang.
Organisasi: Susunan organisasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (dengan sub bagian Umum, Perencanaan, dan Keuangan), Bidang Pelayanan Perizinan, Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Advokasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOALEMO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOALEMO REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE BOARD OF CAPITAL INVESTMENT AND ONE-STOP INTEGRATED SERVICE

REGENT OF BOALEMO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 45 paragraph (1) and Article 47 paragraph (1) of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, it is necessary to establish a Regional Regulation of Boalemo Regency concerning the Establishment of Organization and Work Procedure of the Board of Capital Investment and One-Stop Integrated Service; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef9e563c-4cb8-43f1-999a-59110a48a495","actionData","errors"]