[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef9e4ee0-a9ae-4604-8434-d590529ad510","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-03-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"8efd7419-4139-45d0-bfa7-12f2b5a56d11","Program Keluarga Berencana",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penduduk - keluarga berencana
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:	\n \n bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan \r\nPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia \r\nIndonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat \r\nIndonesia yang dilakukan secara berkelanjutan; bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana di \r\nKabupaten Temanggung perlu dikelola dengan terencana, \r\nbaik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara \r\nberdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit \r\nterkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang \r\npenting dalam pembangunan daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang\u0002Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang \r\nCipta Kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana \r\nmerupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang \r\nmenjadi kewenangan daerah, sehingga perlu untuk \r\nmembentuk Peraturan Daerah mengenai pengendalian \r\npenduduk dan keluarga berencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk, \r\nPembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Hak dan Kewajiban Penduduk\r\nBab III Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah\r\nBab IV Pengendalian Penduduk\r\nBab V Keluarga Berencana\r\nBab VI Pembangunan Keluarga\r\nBab VII Peran Serta Masyarakat\r\nBab VIII Pencatatan dan Pelaporan\r\nBab IX Kelembagaan\r\nBab X Pendanaan\r\nBab XI Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian\r\nBab XII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022. \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Temanggung. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta untuk mengelola pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara terencana.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan panjang terkait pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, yang diwujudkan dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Pelaksanaan GDPK meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.

\r\n

Pengendalian Penduduk: Dilakukan dengan memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap Penduduk Rentan, serta melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas Penduduk.

\r\n

Keluarga Berencana (KB): Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian kelahiran melalui penyelenggaraan program KB untuk membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Pelayanan kepesertaan KB diselenggarakan berdasarkan prinsip terjangkau, berkualitas, merata, dan tidak diskriminatif.

\r\n

Pembangunan Keluarga: Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan memfasilitasi pembangunan keluarga yang meliputi penerapan dan peningkatan nilai agama, strukturisasi dan legalitas keluarga, ketahanan fisik keluarga, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial psikologi.

\r\n

Hak dan Kewajiban Penduduk: Setiap Penduduk memiliki hak untuk membentuk Keluarga, memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi. Penduduk juga berkewajiban untuk menghormati hak-hak Penduduk lain, berperan serta dalam pembangunan Kependudukan, dan memberikan data dan informasi Kependudukan yang diperlukan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SALINAN
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBANGUNAN KELUARGA
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan;
bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Temanggung perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef9e4ee0-a9ae-4604-8434-d590529ad510","actionData","errors"]