[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef9dad9f-9204-497a-b95e-9ac3c1ca3ed8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buleleng","place_of_enactment","Buleleng","theme","Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN ANAK
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa anak anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang\r\nmerupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya\r\nmelekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya\r\nyang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya,\r\nsehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan\r\nbermakna untuk menghormati, melindungi serta menjamin\r\nterpenuhinya hak anak ;\r\nbahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak\r\nberupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin\r\nterpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh,\r\nberkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai\r\nharkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat\r\nperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan\r\nurusan wajib pemerintahan daerah kabupaten;\r\nbahwa Kabupaten Buleleng telah dinyatakan sebagai\r\nKabupaten Layak Anak, sehingga perlu diwujudkan\r\nkesejahteraan anak dengan memberi perlakuan tanpa\r\ndiskriminasi agar anak memperoleh kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh kembang secara optimal fisik,\r\nmental, sosial, dan berakhlak mulia; \n Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014. \n 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN 3. HAK ANAK 4. KEWAJIBAN ANAK 5. PERENCANAAN 6. PENYELENGGARAAN 7. PERAN MASYARAKAT 8. KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 9. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 10. PENDANAAN 11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\n 12. KETENTUAN PENYIDIKAN 13. KETENTUAN PIDANA 14. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang merupakan generasi penerus bangsa, sehingga perlu dilakukan upaya terarah untuk menghormati, melindungi, dan menjamin terpenuhinya hak anak. Kabupaten Buleleng yang telah dinyatakan sebagai Kabupaten Layak Anak perlu mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan perlakuan tanpa diskriminasi agar anak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Hak dan kewajiban anak.
Perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak yang diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi pemenuhan hak untuk bertahan hidup, tumbuh kembang, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi.
Peran serta masyarakat dalam perlindungan anak.
Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah daerah, melakukan koordinasi dan penyuluhan, memberikan advokasi, serta melakukan pencatatan dan pelaporan.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak yang bersumber dari APBD dan pendapatan lain yang sah.
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2016

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BULELENG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that children are a gift from God Almighty who are the successors of the nation and inherent in them are the dignity and status as whole human beings whose existence must be accounted for, so that it is necessary to make directed, systematic and meaningful efforts to respect, protect and guarantee the fulfillment of children's rights;
that government affairs in the field of child protection in the form of policies, programs and activities to ensure the fulfillment of children's rights so that children can live, grow, develop and participate optimally in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef9dad9f-9204-497a-b95e-9ac3c1ca3ed8","actionData","errors"]