[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef990dd8-6abc-4586-baef-d77a73408a8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-10-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir","place_of_enactment","Kayu Agung","theme","Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN MODAL-INSENTIF dan KEMUDAHAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan ini adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 25 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023; Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian\r\nNo 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013; Peraturan Bupati No 355 tahun 2015; Peraturan Bupati No 66 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati No 34 Tahun 2022. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kriteria bentuk insentif dan kemudahan, pelaksanaan jenis usaha tata cara jangka waktu dan pemberian insetif dan kemudahan penanaman modal, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan sanksi adminsitratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 5);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Tujuan dari pemberian insentif dan kemudahan adalah untuk menciptakan daya tarik investasi, memperluas akses informasi penanaman modal, mendorong pengembangan kawasan industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong investasi, dan meningkatkan kemitraan usaha.

Ketentuan substansial mencakup kriteria pemberian insentif dan kemudahan, yang meliputi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, kontribusi bagi pelayanan publik, peningkatan PDRB, berwawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, kegiatan penelitian dan pengembangan, kemitraan dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi, penggunaan barang modal dalam negeri, serta kesesuaian dengan program prioritas nasional dan/atau kabupaten, serta produk unggulan kabupaten dan/atau berorientasi ekspor.

Bentuk insentif dapat berupa bantuan penelitian dan pengembangan, bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi, dan/atau bunga pinjaman rendah. Bentuk kemudahan dapat berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP, kemudahan investasi di kawasan strategis, pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi, kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi, kemudahan akses tenaga kerja, kemudahan akses pasokan bahan baku, dan/atau fasilitasi promosi.

Jenis usaha yang diprioritaskan memperoleh insentif meliputi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi, usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus, usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Kabupaten, usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat, dan/atau usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas investasi, atau pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan investasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF OGAN KOMERING ILIR
REGIONAL REGULATION OF OGAN KOMERING ILIR REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
ABOUT
GRANTING INCENTIVES AND EASE OF INVESTMENT
CAPITAL IN OGAN KOMERING ILIR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF OGAN KOMERING ILIR,

Considering:	that to implement the provisions of Article 7 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 2019 concerning Granting Incentives and Ease of Investment in the Region, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Granting Incentives and Ease of \nModal in Ogan Komering Ilir Regency;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1821); Law Number 25 of 2007 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef990dd8-6abc-4586-baef-d77a73408a8b","actionData","errors"]