Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2021

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Latar belakangnya adalah bahwa narkotika dan prekursor narkotika, meskipun bermanfaat dalam pengobatan dan ilmu pengetahuan, dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan jika disalahgunakan. Pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Antisipasi dini terhadap kegiatan terkait penanggulangan penyalahgunaan narkotika, termasuk pemasangan pengumuman larangan, kampanye informasi, dan edukasi dini.
2. Upaya pencegahan yang meliputi pencegahan primer (mencegah penyalahgunaan), sekunder (melepaskan dari ketergantungan), dan tersier (mencegah kekambuhan). Sasaran pencegahan meliputi keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, pemondokan, media massa, dan tempat ibadah.
3. Penanggulangan melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang memberikan pengobatan dan rehabilitasi. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri ke IPWL.
4. Rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika.
5. Pelaporan data pecandu narkotika oleh IPWL kepada Bupati.
6. Pembinaan dan pengawasan pasca rehabilitasi dengan melibatkan masyarakat.
7. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
8. Kemitraan dan jejaring kerja melalui Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.
9. Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.

Peraturan ini mengatur kewajiban berbagai pihak dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta memberikan dasar hukum bagi tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan.

(-)

1. Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama yang tidak memenuhi kewajiban. 2. Tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan pencabutan izin usaha.