Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2021

(-)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin kualitas perlengkapan dan komponen kapal melalui pengujian dan sertifikasi yang komprehensif. Pengujian dan sertifikasi ini meliputi perlengkapan navigasi, pencegahan pencemaran, alat penolong, pendeteksi asap dan pemadam kebakaran, radio dan elektronika kapal, serta peta dan publikasi nautika. Setiap perlengkapan dan komponen kapal yang akan digunakan wajib melalui pengujian dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Menteri, yang dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai. Pengujian meliputi Pengujian Pertama, Pengujian Berkala, dan Pemeriksaan Tahunan, yang masing-masing memiliki prosedur dan persyaratan tersendiri. Sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan, dan sertifikat yang diterbitkan harus diumumkan secara publik.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kapal berbendera Indonesia atau perusahaan yang telah memiliki sertifikat Pengujian atau pernyataan pemenuhan Pengujian sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun.

1. Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan. 2. Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pelarangan pendistribusian Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal di Indonesia.