[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef7e2a82-e06f-46f4-91fa-69875c248e1b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-04-02","effective_date","2019-04-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembangunan-kehutanan
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 13, BN.2019 (431)/12 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga harus diganti; \n UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2009; Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015; Permen LHK No. P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016; dan Permen LHK No. P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018. \n Pendampingan dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan pembangunan di bidang\r\nkehutanan yang dilakukan oleh masyarakat.\r\nKegiatan pembangunan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat meliputi:\r\na. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;\r\nb. Perlindungan Hutan;\r\nc. Pemanfaatan Hutan;\r\nd. RHL;\r\ne. Perhutanan Sosial; dan\r\nf. kegiatan pembangunan kehutanan lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019. \n Permenhut No. P.29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 703).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara pembangunan kehutanan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendampingan pembangunan kehutanan. Tujuannya adalah untuk memberikan arah dalam mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan kehutanan, sehingga meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat, meliputi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Perlindungan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Perhutanan Sosial, dan kegiatan pembangunan kehutanan lainnya. Pendampingan dilakukan melalui pembinaan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) atau kelompok masyarakat, mencakup aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha.

Pendamping kegiatan pembangunan di bidang kehutanan terdiri atas Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS), dan/atau pihak lain. Penetapan Pendamping dilakukan oleh Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kewenangannya, pimpinan badan usaha (untuk PKS), atau Penyelenggara Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan (untuk pihak lain).

Dalam melakukan Pendampingan, Pendamping bertugas meningkatkan pengetahuan masyarakat, menggerakkan dan memotivasi masyarakat, melakukan bimbingan teknis terkait izin dan kegiatan pembangunan, melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat tentang rencana kerja tahunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta membuat laporan berkala. Untuk mewujudkan efektifitas Pendampingan, dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas. Pembiayaan Pendampingan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pendamping yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Permenhut No. P.29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019

ASSISTANCE FOR DEVELOPMENT ACTIVITIES IN THE FORESTRY SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regulation of the Minister of Forestry Number P.29/Menhut-II/2013 concerning Guidelines for Assisting Forestry Development Activities is no longer in accordance with legal developments and current conditions, so it must be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Environment and Forestry concerning Assistance for Development Activities in the Forestry Sector;

Remembering:

Law Number 5 of 1990

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef7e2a82-e06f-46f4-91fa-69875c248e1b","actionData","errors"]