[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef6b3ace-81a7-4cf7-85ee-34ca2a187f3d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan","short_title","Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-03-19","effective_date","2015-03-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1cad93a2-2d7d-4875-a526-9eccea5582b2","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika","short_name","Perka BMKG","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2882a7ec-f97a-420f-8a26-6f46da7e28b7","Meteorologi & Geofisika",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengawasan - Pelayanan - Informasi Cuaca - Penerbangan
2015
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. 2, BN 2015 (424) : 11 hlm.; jdih.bmkg.go.id
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika TENTANG Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menjamin pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, dan akurat untuk guna menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan. \n Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2012; PP No. 70 Tahun 2014; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perka BMKG No. 9 Tahun 2014; dan Perka BMKG No. 15 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, persyaratan, kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan pelaksanaan Inspeksi oleh Inspektur Meteorologi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2015. \n Lampiran file: 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mengatur tentang pengawasan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin pelayanan informasi cuaca yang cepat, tepat, dan akurat demi keselamatan dan keamanan penerbangan. Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Meteorologi yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca di Stasiun Meteorologi. Pengawasan meliputi manajemen mutu, prosedur dan penerapan prosedur, serta kompetensi personel meteorologi penerbangan. Inspektur Meteorologi bertugas merumuskan rencana pengawasan, melaksanakan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyusun laporan hasil pengawasan. Mereka juga memiliki fungsi pengawasan terhadap prosedur pelayanan informasi cuaca, sarana dan prasarana meteorologi, sistem dan prosedur komunikasi, pelaksanaan briefing, pembuatan informasi klimatologi bandara, pemenuhan standar informasi cuaca, fasilitas pengelolaan data, pengujian dan pengkalibrasian peralatan, serta identifikasi temuan dan penyimpangan.","transitional_provisions","1. Dalam hal Inspektur Meteorologi yang tersedia belum terpenuhi sesuai kebutuhan, maka Kepala Badan dapat menunjuk personel dengan kualifikasi tertentu guna membantu pelaksanaan pengawasan.\n2. Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Inspektur Meteorologi harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PELAYANAN INFORMASI CUACA
UNTUK PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa dalam rangka menjamin pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, dan akurat untuk menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengawasan Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef6b3ace-81a7-4cf7-85ee-34ca2a187f3d","actionData","errors"]