[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef4ecfa2-a9f0-49b9-a32a-7b40ef9bdde5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

irigasi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20\r\n Tahun 2006 tentang Irigasi maka perlu adanya payung\r\n hukum terhadap kebijakan pengembangan dan\r\n pengelolaan sistem irigasi;\r\n b. bahwa air adalah sebagai sumber kehidupan\r\n masyarakat yang sesuai dengan sifatnya selalu melalui\r\n siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi\r\n cuaca, sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak\r\n merata pada setiap waktu dan setiap wilayah;\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\n dimakud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\n Peraturan Daerah tentang Irigasi. \n Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan dan Pembinaan P3AKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A\r\nKeputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang \r\nPedoman Penyerahan Kewewenangan Pengelolaan Irigasi kepada P3A\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/ 2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi \n Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.\r\n\r\nKeberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\n ditentukan oleh:\r\n a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa dan jaringan drainase \r\nyang memadai, mengendalikan mutu air, serta\r\n memanfaatkan kembali air drainase;\r\n b. keandalan prasarana irigasi diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di setiap daerah irigasi; dan\r\n c. meningkatkan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014. \n 42 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Irigasi ini bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian melalui pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berkelanjutan. Latar belakangnya adalah perlunya payung hukum untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, mengingat air sebagai sumber kehidupan memiliki ketersediaan yang tidak merata.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas pengelolaan irigasi yang partisipatif, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
Pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi yang melibatkan instansi pemerintah, P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), dan komisi irigasi.
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah nagari/desa, dan masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi.
Pengaturan hak guna air untuk irigasi, penyediaan air irigasi, dan pengaturan air irigasi.
Pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, dan pengelolaan aset irigasi.
Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
Pengendalian alih fungsi lahan beririgasi.
Koordinasi pengelolaan sistem irigasi.
Pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Peraturan ini juga mengatur partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, serta pemberdayaan P3A. Selain itu, terdapat larangan-larangan terkait pengelolaan irigasi untuk menjaga kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIJUNJUNG
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 12 OF 2014
CONCERNING
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIJUNJUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 20 of 2006 concerning Irrigation, it is necessary to have a legal umbrella for the policy on the development and management of irrigation systems;
that water is a source of life for the community which, according to its nature, always goes through a hydrological cycle that is closely related to weather conditions, causing the availability of water to be uneven at all times and in every region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Irrigation.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef4ecfa2-a9f0-49b9-a32a-7b40ef9bdde5","actionData","errors"]