[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef470db1-a9f1-4d74-98bf-fdf8c290e09b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 01 Tahun 2014","number","01","year","2014","published_date","2014-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tangerang","place_of_enactment","Tigaraksa","theme","Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-perpanjangan-izin-mempekerjakan-tka
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2014/NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; \n Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 13 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 97 Tahun 2012; Permenagri No 13 Tahun 2006; Permen Transmigrasi No PER.02/MEN/III/2008; Perda Kab.Tangerang No 01 Tahun 2008; Perda Kab.Tangerang No 8 Tahun 2010; Perda Kab.Tangerang No 02 Tahun 2009. \n Ketentuan Umum; Ketentuan Retribusi; Insentif Pemungutan; Pemanfaatan; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang menetapkan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai jenis retribusi daerah yang baru.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menambah sumber pendapatan daerah dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, kecuali Instansi Pemerintah, Perwakilan Negara Asing, Badan-Badan Internasional, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan Jabatan Tertentu Di Lembaga Pendidikan.
Subjek retribusi adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh perpanjangan IMTA.
Besarnya tarif retribusi adalah sebesar US$ 100 (seratus dollar Amerika) per orang per bulan untuk setiap TKA, yang dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku.
Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal, dengan alokasi minimal 70% untuk pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANGERANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2014
CONCERNING
LOCAL FEE FOR EXTENSION OF LICENSES
FOR EMPLOYING FOREIGN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANGERANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 15 paragraph (2) of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Local Fee for Traffic Control and Local Fee for Extension of Employing Foreign Workers, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Local Fee for Extension of Licenses for Employing Foreign Workers; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 23 of 2000 concerning the Establishment of Banten Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2000 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4010); \n Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef470db1-a9f1-4d74-98bf-fdf8c290e09b","actionData","errors"]