[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef2dd2b8-9c49-4843-bb45-c083a58080c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem penyediaan air minum
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/NOMOR.5 ; https://jdih.jatengprov.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem\r\nPenyediaan Air Minum yang terpadu, terencana dan\r\nsistematis guna menjaga kualitas, kuantitas, dan\r\nkontinuitas air minum untuk memenuhi penyediaan\r\nair minum bagi masyarakat luas, perlu\r\npenyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang\r\nterencana, terprogram dan berkelanjutan di Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem\r\nPenyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah\r\nbertanggungjawab dalam penyelenggaraan Sistem\r\nPenyediaan Air Minum guna memenuhi kehidupan\r\nyang sehat, bersih, dan produktif sesuai ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Wewenang dan Tanggung Jawab, Penyelenggaraan SPAM, Kebijakan Penyelenggaraan SPAM, SPAM JP dan SPAM BJP, Pelaksana Penyelenggaraan SPAM, Hak dan Kewajiban Pelanggan, Pendanaan, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2024. \n 38 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bertujuan untuk memberikan pelayanan penyediaan air minum yang adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan harga terjangkau, serta untuk memperluas cakupan pelayanan air minum secara efektif dan efisien. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola SPAM yang bersifat khusus terhadap kepentingan strategis daerah dan lintas Kabupaten/Kota.\n\nKebijakan ini mengatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAM, termasuk penyusunan kebijakan dan strategi daerah, penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM) lintas Kabupaten/Kota, pelaksanaan SPAM yang bersifat khusus dan strategis, pembentukan BUMD dan UPTD, pemberian izin kepada badan usaha, serta pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.\n\nRuang lingkup kegiatan yang diatur meliputi pengembangan SPAM (pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan) dan pengelolaan SPAM (operasi dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan). Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pelanggan SPAM, pendanaan SPAM, kerjasama antar daerah dan pihak ketiga, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM.\n\nSubjek hukum yang diatur meliputi BUMD, UPTD, badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kelompok masyarakat, dan pelanggan SPAM. Kewajiban perizinan berlaku bagi badan usaha yang menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pencegahan pencemaran air baku dan keterpaduan dengan penyelenggaraan sanitasi.","transitional_provisions","1. Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sebelum masa berlaku surat izin pengambilan Air Baku berakhir.\n2. Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Daerah lain telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama.\n3. Kelompok masyarakat yang sudah terbentuk dan beroperasi menyelenggarakan SPAM, dapat diubah menjadi BUMDes atau UPTD.\n4. Perubahan status hukum kelompok masyarakat penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan peralihan kepemilikan aset.\n5. Perubahan status hukum kelompok masyarakat penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap Penyelenggara SPAM yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (6), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan kegiatan, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 5 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering:

that in order to implement an integrated, planned and systematic Drinking Water Supply System to maintain the quality, quantity, and continuity of drinking water to meet the provision of drinking water for the wider community, it is necessary to implement a planned, programmed and sustainable Drinking Water Supply System in the Region;
that according to the provisions of Article 36 paragraph (1) of Government Regulation Number 122 of 2015 concerning the Drinking Water Supply System, the Regional Government is responsible for implementing the Drinking Water Supply System in order to fulfill a healthy, clean and productive life in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef2dd2b8-9c49-4843-bb45-c083a58080c4","actionData","errors"]