[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef263f38-8dae-414f-8ac2-b142d6a0c99f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adektif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Langkat","place_of_enactment","Stabat","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adektif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADiKTIF
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2021/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adektif
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan ini adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah daerah dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;\r\n\r\nuntuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan prekursor diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;\r\n\r\nbeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Periyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Pikotropika, dan Zat Adiktif sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;\r\n\r\nberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Periyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Pikotropika, dan Zat Adiktif. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2010; PP No. 25 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2012; Permenaker No. PER.11/MENVI/2005; Permendagri No. 12 Tahun 2019; Perda Prov. Sumut No. 1 Tahun 2019; Perda No. 15 Tahun 2003 \n Peraturan ini mengatur tentang: perubahan pada Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pencegahan dan Antisipasi Dini, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021. \n Peraturan yang Diubah yaitu Perda No. 15 Tahun 2003 \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan prekursor. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan pedoman operasional, menyusun program fasilitasi, menetapkan dan mengatur tempat rehabilitasi medis dan sosial, melakukan pengawasan terhadap rehabilitasi yang diselenggarakan swasta atau masyarakat, serta mengatur dan mengawasi pendistribusian obat golongan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan prekursor pada sarana kesehatan. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, penyebaran informasi, edukasi dini, pengumuman larangan, dan kampanye hidup sehat. Kepala satuan pendidikan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan di lingkungan pendidikan, berkoordinasi dengan orang tua/wali, dan melaporkan kepada pihak berwenang. Pimpinan satuan penyelenggara pemerintahan daerah juga melakukan upaya pencegahan di lingkungan kerjanya. Seleksi penerimaan calon Pegawai ASN dan pejabat publik harus menyertakan persyaratan bebas narkoba. Badan Usaha wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan di lingkungan tempat kerjanya dan menyampaikan laporan tahunan. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan hak tertentu dalam jabatannya sebagai kepala satuan pendidikan.\n2. Pegawai ASN yang terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LANGKAT
PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF LANGKAT REGENCY
NUMBER 2 OF 2021
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 15 OF 2013 CONCERNING
PREVENTION AND CONTROL OF MISUSE AND
ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS, PSYCHOTROPICS AND ADDICTIVE SUBSTANCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANGKAT,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions in Article 2 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2019 concerning Facilitation of Prevention and Eradication of Misuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Precursors of Narcotics, one of the duties of the regional government in facilitating Prevention and Control and Illicit Trafficking of Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances;
that to support the program for prevention and control of misuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, addictive substances, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef263f38-8dae-414f-8ac2-b142d6a0c99f","actionData","errors"]