[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef242da5-e98f-494a-a7fb-89d3a519f21d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN - SISTEM PENYELENGGARAAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan
ABSTRAK:	\n \n bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikandilaksanakan menurut norma-norma kependidikan,mengacu pada sistem pendidikan nasional danberpedoman pada program pembangunan nasional; bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundangundangan pada sistem pendidikan nasional, Peraturan\r\nDaerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang\r\nSistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan\r\nperlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nDaerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang\r\nSistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6, Pasal 9, penghapusan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), penyisipan ayat (1a), perubahan Pasal 11 huruf f dan huruf h, perubahan Bagian Ketiga Bab V, Pasal 14 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), penghapusan ayat (9), penghapusan Pasal 16 ayat (3), perubahan Bagian Ketiga Bab VI, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), perubahan Pasal 19 ayat (1), perubahan Pasal 20 ayat (1) huruf a, perubahan Pasal 27 ayat (2), penghapusan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, perubahan Pasal 39 ayat (1), perubahan Pasal 40 ayat (2), perubahan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), penghapusan ayat (3), penghapusan Pasal 50 ayat (4), perubahan Pasal 52 ayat (1), penghapusan ayat (3) huruf f dan huruf g, ayat (4) huruf g dan ayat (5) huruf h dan huruf m, perubahan Pasal 56 ayat (3) huruf a, penghapusan Pasal 62 ayat (3), perubahan Pasal 65 huruf e, perubahan Pasal 68 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penghapusan ayat (5), penghapusan Pasal 69 ayat (2), penghapusan Pasal 70 ayat (4), penghapusan Pasal 71 ayat (5), penghapusan Pasal 72 ayat (4), penghapusan Pasal 73 ayat (4), penghapusan Pasal 74 ayat (4), penghapusan Pasal 75 ayat (6), penghapusan Pasal 77 ayat (6), penghapusan Pasal 78, pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, penghapusan Pasal 82 ayat (4), perubahan Pasal 85 ayat (1), penghapusan ayat (3), perubahan Pasal 86. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2014. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 diubah. \n 18 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan. Latar belakang perubahan ini adalah adanya perubahan peraturan perundang-undangan pada sistem pendidikan nasional yang mengharuskan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perubahan meliputi hak dan kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan. Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, mengelola, memantau, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat wajib berpartisipasi dalam kemajuan pendidikan. Satuan pendidikan memiliki hak untuk memperoleh dana investasi dan operasional serta berkewajiban menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik, memfasilitasi manajemen berbasis sekolah, menyusun anggaran, melaksanakan standar pelayanan minimal, mengembangkan kurikulum, dan memberikan pelayanan pendidikan agama.

Peraturan ini juga mengatur penerimaan peserta didik, jumlah rombongan belajar, pendirian dan penggabungan satuan pendidikan, kurikulum pendidikan nonformal, dan pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua/wali peserta didik, bantuan pihak asing, dan sumber lain yang sah.

Selain itu, diatur pula mengenai tenaga kependidikan, pengawasan pendidikan, buku teks, standar pelayanan minimal pendidikan, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Orang tua/wali murid yang tidak melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar bagi anaknya dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Dinas.\n2. Penyelenggara satuan pendidikan yang menyalahgunakan fungsi satuan pendidikan, memalsukan dokumen, menerbitkan sertifikat untuk yang tidak berhak dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 1 OF 2014
ON
AMENDMENT OF REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 9 OF 2009 ON THE EDUCATION ADMINISTRATION SYSTEM
IN PEKALONGAN CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the authority to administer education is carried out according to educational norms, referring to the national education system and guided by the national development program;
that with the changes in laws and regulations on the national education system, Regional Regulation of Pekalongan City Number 9 of 2009 concerning the Education Administration System In Pekalongan City needs to be adjusted;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Amendment of Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef242da5-e98f-494a-a7fb-89d3a519f21d","actionData","errors"]