[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef1e4c5e-d441-44a3-a13e-cf8c4d8008ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 05 Tahun 2006","number","05","year","2006","published_date","2006-05-06","effective_date","2006-05-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Larangan Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2006/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Larangan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara yang berdampak membahayakan kesehatan dan perkembangan generasi muda serta dapat mengganggu ketertiban umum, perlu diatur ketentuan larangan dan pengawasannya \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol \n BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II LARANGAN; BAB III PENGECUALIAN; BAB IV PELAKSANAAN; BAB V PENGAWASAN; BAB VI KETENTUAN PIDANA; BAB VII PENYIDIKAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006. \n Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah dikeluarkan Bupati dinyatakan dicabut dan tidak berlaku \n 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah dikeluarkan Bupati dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang larangan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara. Latar belakangnya adalah semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol yang berdampak negatif terhadap kesehatan, perkembangan generasi muda, dan ketertiban umum, serta bertentangan dengan nilai-nilai agama masyarakat Sukamara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatasi masalah tersebut dengan melarang produksi, penyimpanan, kepemilikan, konsumsi, pemasokan, pengedaran, dan penjualan semua jenis minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Sukamara. Pengecualian diberikan kepada masyarakat adat yang melaksanakan upacara ritual untuk memproduksi dan mengkonsumsi minuman tuak, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan pengawasan dilakukan oleh instansi terkait yang bertanggung jawab kepada Bupati. Bupati juga dapat membentuk tim pengawasan terpadu jika diperlukan. Peraturan ini juga mengatur tentang penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2006
CONCERNING
PROHIBITION OF ALCOHOLIC BEVERAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the increasing circulation of alcoholic beverages in Sukamara Regency which has a dangerous impact on the health and development of the younger generation and can disrupt public order, it is necessary to regulate the provisions on prohibition and supervision;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Prohibition of Alcoholic Beverages;

In view of :

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette Number 3209);
Law Number 23 of 1992 concerning Health (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef1e4c5e-d441-44a3-a13e-cf8c4d8008ed","actionData","errors"]