[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef12e51b-f711-418d-8676-7da5caf0a22b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di\r\nLingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak","short_title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-10-04","effective_date","2024-10-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0c377e1-9978-444e-8d62-3ee6c26d4ed1","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak","short_name","Permen PPPA","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Pelayanan di\r\nLingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Standar Pelayanan - Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2024
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 5, BN 2024 (665); 46 hlm
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TENTANG Standar Pelayanan di\r\nLingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang\r\nPelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib\r\nmenyusun, menetapkan, dan menerapkan standar\r\npelayanan \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Noor 39 Tahun 2008; UU Noor 25 Tahun 2009; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Perpres Nomor 7 Tahun 2023; Permenpan Nomor 15 Tahun 2014; Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur mengenai Standar Pelayanan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak yang diterapkan pada jenis pelayanan a. konsultasi;\r\nb. audiensi;\r\nc. penyediaan narasumber;\r\nd. pengaduan Pelayanan Publik;\r\ne. informasi dan dokumentasi;\r\nf. perpustakaan;\r\ng. penanganan bagi anak yang memerlukan \r\nperlindungan khusus; dan\r\nh. penanganan perempuan korban kekerasan, yang meliputi a. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan \r\nproses penyampaian layanan; dan\r\nb. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan \r\nproses pengelolaan pelayanan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2024. \n 46 hlm; hlm 1 sd 5 (batang tubuh), hlm 6 sd 46 (lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penggunaan Standar Pelayanan sebagai pedoman penilaian kualitas dan kinerja pelayanan.
Penerapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan konsultasi, audiensi, penyediaan narasumber, pengaduan Pelayanan Publik, informasi dan dokumentasi, perpustakaan, penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan penanganan perempuan korban kekerasan.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan) dan proses pengelolaan pelayanan (dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana).
Penetapan tanggung jawab jenis pelayanan kepada pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama terkait.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND
CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2024
ON
SERVICE STANDARDS WITHIN THE MINISTRY OF WOMEN'S
EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that in the implementation of public services,
service standards are needed as guidelines for
service implementation and a reference for assessing quality
of service as an obligation and promise of the organizer
to the public in order to provide services that are
high-quality, fast, easy, affordable, and measurable;
that based on the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Regulation
Government Number 96 of 2012 concerning the Implementation
Law Number 25 of 2009 on
Public Service, public service providers are required to
draft, stipulate, and implement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef12e51b-f711-418d-8676-7da5caf0a22b","actionData","errors"]