[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef0d5a18-a11e-42e3-aa65-0e79d39e5dbc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-08-20","effective_date","2015-04-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perekonomian
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 4/2015
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; b. bahwa pengaturan pusat perbelanjaan dalam suatu lokasi tertentu diperlukan agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013. \n Peraturan ini mengatur tentang penataan dan pembianaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern mencakup asas dan tujuan; ruang lingkup; penataan toko modern dan perlindungan pasar tradisional; penjualan barang; pendirian dan perizinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; kewajiban dan larangan; jam kerja; pemberdayaan pasar tradisional; pembinaan dan pengawasan; kemitraan usaha; sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2015. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern agar tidak merugikan pasar tradisional, UMKM, dan koperasi. Peraturan ini juga bertujuan untuk menjamin kemitraan yang adil antara pelaku usaha pasar tradisional, UMKM, dan pusat perbelanjaan, serta mendorong partisipasi publik dan swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan antara pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional, serta memberikan perlindungan dan memberdayakan UMKM dan pasar tradisional.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Penataan Toko Modern dan Perlindungan Pasar Tradisional: Mengatur jarak minimum toko modern dari pasar tradisional berdasarkan luas lantai toko.\n2. Kewajiban Toko Modern: Mempekerjakan tenaga kerja WNI, memenuhi hak-hak pekerja, dan memenuhi ketentuan terkait komoditi yang dijual.\n3. Penjualan Barang: Mengutamakan penjualan barang produksi lokal minimal 5% dari omzet.\n4. Pendirian dan Perizinan: Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peraturan zonasinya. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha (IUP2TM, IUPP, IUTM).\n5. Kewajiban Penyelenggara Usaha: Menjalin kemitraan dengan UMKM lokal, mentaati ketentuan perizinan, meningkatkan mutu pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara kebersihan, menyediakan fasilitas ibadah, dan menyediakan toilet serta areal parkir yang cukup.\n6. Larangan: Melakukan monopoli, menimbun bahan pokok, bertindak sebagai importir umum dengan modal asing, mengubah sarana tempat usaha tanpa izin, mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur, dan menjual minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang.\n7. Jam Kerja: Mengatur waktu pelayanan toko modern.\n8. Pemberdayaan Pasar Tradisional: Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pasar tradisional melalui peremajaan, revitalisasi, penerapan manajemen profesional, dan fasilitasi pembiayaan.\n9. Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional dan toko modern.\n10. Kemitraan Usaha: Kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penyediaan pasokan.","transitional_provisions","1. Toko Modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.\n2. Bagi Toko Modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini apabila mengalami perubahan wajib melakukan permohonan izin baru paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n3. Bagi Toko Modern yang belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SITUBONDO
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER 13 OF 2014
on
STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL MARKETS,
SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SITUBONDO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that with the increasing development of retail businesses on a small and medium scale as well as modern retail businesses on a large scale, traditional markets need to be empowered so that they can grow and develop harmoniously, need each other, strengthen each other and benefit each other;
that the arrangement of shopping centers in a specific location is necessary so that synergy occurs through partnerships with small and medium traders, cooperatives and traditional market traders and/or traditional markets in which there are shops owned or managed by small, medium and cooperative traders;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef0d5a18-a11e-42e3-aa65-0e79d39e5dbc","actionData","errors"]