[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef035190-b1f2-4de6-837e-09feeaf53f46","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2025","number","8","year","2025","published_date","2025-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu","place_of_enactment","Pasir Pengaraian","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana pembangunan
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2025/No.8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undangundang Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 \n Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) BAB dan 10 (sepuluh) pasal diantaranya membahas tentang : Ketentuan Umum; RPJMD; Sistematika RPJMD; Pengendalian Dan Evaluasi; Perubahan RPJMD; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2025. \n 561 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 menetapkan arah pembangunan daerah untuk 20 tahun mendatang. RPJPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD dan RKPD, serta dokumen perencanaan lainnya. Latar belakang penyusunan RPJPD adalah untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan nasional, serta untuk mencapai kesejahteraan umum dan memanfaatkan potensi daerah. Tujuan dari RPJPD ini adalah untuk menjaga arah kebijakan pembangunan daerah, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan, serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJPD memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang. Program pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan RPJPD, yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam bentuk Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah. RPJPD dapat diubah jika hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian, terjadi perubahan mendasar seperti bencana alam atau krisis ekonomi, atau merugikan kepentingan daerah dan nasional.

RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan empat pendekatan: teknokratis, partisipatif, politis, dan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
PEKALONGAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2024
RPJPD 2025-2045
REGIONAL LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN
2024

REGENT OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2024
CONCERNING
REGIONAL LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2025-2045

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEKALONGAN,

Considering:

that to provide direction and purpose in realizing the ideals and objectives of the region in accordance with the vision, mission and direction of national policy, it is necessary to prepare a Regional Long-Term Development Plan for the period of the next 20 (twenty) years;
that to achieve public welfare and in order to utilize the potential in the form of development capital and respond to sociological challenges in Pekalongan Regency, long-term development planning is required;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in regional development, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef035190-b1f2-4de6-837e-09feeaf53f46","actionData","errors"]