Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 24 Tahun 2017

Peraturan Walikota ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 mengenai pedoman penyusunan APBD, yang mengamanatkan penetapan standar satuan biaya perjalanan dinas melalui Keputusan Kepala Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai tata cara dan standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penyesuaian kewenangan penggunaan sopir untuk perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bagi pejabat tertentu, serta penetapan biaya operasional bagi sopir. Selain itu, diatur pula mengenai standar biaya transportasi bagi anggota DPRD dan ASN yang menggunakan kendaraan umum, serta biaya bahan bakar minyak (BBM) bagi pejabat yang menggunakan kendaraan dinas roda empat dengan perhitungan berdasarkan jarak tempuh. Peraturan ini juga menetapkan besaran uang representasi bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, dan pejabat eselon, serta mengatur batasan durasi hari perjalanan dinas untuk berbagai jenis kegiatan seperti koordinasi, konsultasi, maupun seminar. Terakhir, peraturan ini memperjelas kewenangan penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan persyaratan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang harus dilengkapi oleh pelaksana perjalanan dinas.