[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eeee0a12-1566-412d-8854-9d6a1ab14311","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-05-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cilacap","place_of_enactment","Cilacap","theme","Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban umum - pelindungan masyarakat
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2024/NOMOR.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n ahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa, \r\nsecara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi,\r\nsebagaimana diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam \r\nPasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi\r\nDaerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah\r\ndalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan\r\nmewujudkan jaminan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat,\r\nupaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan menjaga dan\r\nmeningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan\r\nketenteraman masyarakat di Kabupaten Cilacap; bahwa kebijakan meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum\r\ndan ketenteraman masyarakat harus dirumuskan serta \r\ndilaksanakan melalui upaya preventif, represif agar mampu\r\nmencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak\r\nsebagai anggota masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UndangUndang\r\n\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,\r\nmenyebutkan bahwa Kabupaten mempunyai kewenangan dalam\r\npelaksanaan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman,\r\nKetertiban Umum dan Pelindungan masyarakat sesuai\r\nkewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan\r\nPelindungan Masyarakat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pencegahan, Koordinasi dan Kerjasama, Pelindungan Masyarakat, Sistem Informasi, Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pelaporan, Tunjangan Risiko dan Insentif, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024. \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Pelacuran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 48).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minum Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2000 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 37).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 51).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 5).\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk mewujudkan budaya tertib dan disiplin masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman, serta menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.\n\nKetentuan substansial mencakup berbagai aspek ketertiban umum, seperti tertib pertanahan dan tata ruang, lalu lintas jalan, sungai dan saluran air, lingkungan, tempat usaha, bangunan, sosial, peserta didik, tempat hiburan, pariwisata, kesehatan, keadaan bencana, barang milik daerah, dan ASN. Setiap aspek memiliki ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi setiap orang atau badan hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran lisan hingga pencabutan izin dan denda administratif.\n\nSatpol PP memiliki peran sentral dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, penyuluhan, serta penindakan non-yustisial dan yustisial. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf u, huruf v, dan huruf w dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.\n2. Pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup.\n3. Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (3) huruf c, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.\n4. Pelanggaran Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CILACAP
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION OF PUBLIC ORDER, PUBLIC PEACE
AND COMMUNITY PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CILACAP,

\n\n \n \n

Considering:

that Pancasila as a reflection of the nation's values and morality, has been hierarchically regulated in the provisions of the Constitution, as outlined in the body of the 1945 Constitution in Article 18 of the 1945 Constitution which mandates the Regional Autonomy policy as a form of organizing government in the regions in an effort to bring services closer to the community and realize a guarantee of fulfilling community welfare, one of these efforts is realized by maintaining and improving the organization of public order and public peace in Cilacap Regency;
that the policy of improving the organization of public order and public peace must be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eeee0a12-1566-412d-8854-9d6a1ab14311","actionData","errors"]