[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eeecf922-c3eb-403d-8aee-cb0d7893cbf2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-11-10","effective_date","2014-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

URUSAN PEMERINTAHAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/NO.10, TLD NO.71
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat\r\n(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006\r\ntentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah\r\nKepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nTata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten\r\nKepada Desa;. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \r\n6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\n 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara \r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa. \r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2014. \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa di Kabupaten Sinjai. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006. Tujuannya adalah menciptakan proses pemberdayaan dan pelayanan maksimal kepada masyarakat desa.

Urusan pemerintahan desa mencakup urusan berdasarkan hak asal-usul desa, urusan yang diserahkan oleh daerah, tugas pembantuan, dan urusan lain yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan yang dapat diserahkan meliputi berbagai bidang seperti pertanian, pertambangan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Rincian urusan yang diserahkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Penyerahan urusan dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten atau atas permintaan Pemerintah Desa. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan, dengan membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi. Pemerintah Desa bersama BPD juga melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan yang dapat dilaksanakan di desa.

Pemerintah Daerah dapat menambah urusan pemerintahan daerah kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa. Pemerintah Daerah menarik urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada Desa atas penilaian Tim Pengkajian dan Evaluasi. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

","transitional_provisions","1. Paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib menetapkan urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan kepada Desa yang bersangkutan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SINJAI
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 10 OF 2014
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE TRANSFER OF
REGENCY GOVERNMENTAL AFFAIRS TO VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SINJAI,

Considering:	that to implement the provisions in Article 4 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 30 of 2006 concerning Procedures for the Transfer of Regional Governmental Affairs to Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Procedures for the Transfer of Regency Governmental Affairs to Villages;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the Second Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eeecf922-c3eb-403d-8aee-cb0d7893cbf2","actionData","errors"]