[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eee68bb6-f64f-4089-a1f0-72db45926a77","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penataan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2002","number","16","year","2002","published_date","2002-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Penataan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penataan - lembaga - teknis - daerah - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - sukabumi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD 2005/ No.6 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Perda berdasarkan evaluasi dan kajian serta adanya kewenangan maka perlu di Tata Lembaga Dinas Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Perda. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; PP No. 13 Tahun 2002; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 29 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 120-67 Tahun 2002; Perda Kab. Sukabumi No. 3 Tahun 2000; Perda kab. Sukabumi No. 32 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2001. \n Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penataan Lembaga Teknis Daerah, Aturan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2002. \n 7 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Penataan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Latar belakangnya adalah evaluasi dan kajian terhadap lembaga teknis yang ada, serta adanya pelimpahan kewenangan baru ke daerah yang perlu diakomodir.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi penataan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Kantor. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah, sedangkan Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor yang juga diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Badan dan Kepala Kantor bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.\n\nPeraturan ini juga mengatur unsur-unsur lembaga teknis daerah baik yang berbentuk Badan maupun Kantor. Jumlah dan nomenklatur jabatan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok, dan fungsi masing-masing Badan dan Kantor akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Selain itu, dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dibentuk Sekretariat Pelayanan Perijinan Satu Atap (SPPSA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.","transitional_provisions","1. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, maka untuk sementara Bupati diberi wewenang untuk menyesuaikan kelembagaan yang ada dengan Keputusan Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah yang definitif.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW
NUMBER 06
2002
REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 16 YEAR 2002
on
ARRANGEMENT OF REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS
SERIES D
WITHIN THE GOVERNMENT OF SUKABUMI REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

Considering:

that the Regional Technical Institution as a supporting element of the Regional Government has the task of assisting the Regent in providing services to the community in accordance with its authority, it is deemed necessary to improve its role and function;
that based on evaluation and study and the existence of new authorities delegated to the Region and need to be accommodated, it is necessary to Organize the Regional Technical Institution based on consideration of needs, capabilities and potentials and regional characteristics;
that for the purposes and interests as referred to in letters \"a\" and \"b\" above, it is necessary to Organize the Regional Service Agency which is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eee68bb6-f64f-4089-a1f0-72db45926a77","actionData","errors"]