[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eecdccc8-ea8e-4264-b081-dce3d3e86c58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-06-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pengelolaan Daerah Aliran Sungai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LLINGKUNGAN HIDUP
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD Tahun 2024 No. 1, TLD No. 113
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka pengelolaan daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan \r\nDasar Pokok-Pokok Agraria;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;\r\n Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang \r\nPertambangan Mineral dan Batubara;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang \r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; \n 1.Ketentuan Umum;\r\n2.Perencanaan;\r\n3.Perencanaan;\r\n4.Pelaksanaan Pengelolaan DAS;\r\n5.Pengelolaan Danau;\r\n6.Kelembagaan;\r\n7.Sistem Informasi Pengelolaan DAS;\r\n8.Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan, Penelitian dan Pengembangan;\r\n9.Peran Serta Masyarakat dan Akademisi;\r\n10.Pemberdayaan Masyarakat;\r\n11.Hak dan Kewajiban;\r\n12.Insentif;\r\n13.Monitoring dan Evaluasi;\r\n14.Penyelesaian Sengketa/Perselisihan;\r\n15.Sanksi Administratif;\r\n16.Pembinaan dan Pengawasan;\r\n17.Ketentuan Peralihan;\r\n18.Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024. \n Peraturan pelaksanaan dari Peratauran Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. \n 34 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negarha Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dibentuk dengan tujuan meningkatkan pengelolaan daya dukung DAS yang mengalami penurunan akibat banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi, dan kekeringan. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS, memelihara kondisi tata air yang optimal, menjaga produktivitas lahan sesuai daya dukung wilayah, melestarikan ekosistem DAS, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Wilayah Pengelolaan DAS**: Meliputi DAS dalam wilayah provinsi dan DAS lintas kabupaten/kota.\n2. **Perencanaan**: Pengelolaan DAS harus terencana dengan memperhatikan sistem hidrologi, drainase buatan, kebutuhan masyarakat, serta efisiensi pengelolaan. Perencanaan disusun secara partisipatif dengan pendekatan interdisipliner, mengacu pada rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.\n3. **Pelaksanaan Pengelolaan DAS**: Mencakup pemanfaatan hutan, lahan, dan air; rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; serta konservasi hutan, lahan, dan air. Pelaksanaan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan pola pengelolaan sumber daya air di daerah.\n4. **Pengelolaan Danau**: Danau merupakan bagian dari DAS yang pengelolaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian danau.\n5. **Kelembagaan**: Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS bertujuan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan wilayah administrasi, dengan pembentukan Forum DAS yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.\n6. **Sistem Informasi Pengelolaan DAS**: Pemerintah Daerah membangun dan mengelola sistem informasi untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS, yang dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas.\n7. **Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan, Penelitian dan Pengembangan**: Instansi atau badan hukum dapat melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan Pengelolaan DAS.\n8. **Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Akademisi**: Masyarakat, dunia usaha, dan akademisi berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang masing-masing.\n9. **Pemberdayaan Masyarakat**: Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan DAS, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.\n10. **Hak dan Kewajiban**: Setiap orang memiliki hak untuk menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan DAS dan berkewajiban untuk menjaga kelestarian DAS.\n11. **Pendanaan**: Pendanaan pelaksanaan pengelolaan DAS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah.\n12. **Insentif**: Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, swasta, perorangan, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.\n13. **Monitoring dan Evaluasi**: Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau pemanfaatan sumberdaya di DAS, dengan evaluasi kinerja dilakukan secara periodik.\n14. **Penyelesaian Sengketa/Perselisihan**: Penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumberdaya DAS dilakukan dengan menerapkan prinsip pengelolaan DAS atau melalui lembaga penyelesaian sengketa.\n\nPeraturan ini tidak memuat ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dalam ikhtisar.","transitional_provisions","1. Dokumen rencana Pengelolaan DAS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku yang selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 5 (lima) Tahun.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan atau pembatalan izin usaha/kegiatan.\n3. Pejabat Pemerintah Daerah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrastif oleh Gubernur.\n4. Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 1 OF 2024
REGARDING
WATERSHED MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL KALIMANTAN,

Considering:

that with the decline in the carrying capacity of the Watershed characterized by the occurrence of floods, landslides, erosion, sedimentation and drought that can disrupt the economy and social life of the community, the management of the carrying capacity of the Watershed must be improved;
that according to the provisions in Article 22 of Government Regulation Number 37 of 2012 concerning Watershed Management, the Preparation of Watershed Management Plans within the Province and/or across Regencies/Cities is carried out by the Governor;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Watershed Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eecdccc8-ea8e-4264-b081-dce3d3e86c58","actionData","errors"]