[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eeb5e894-f6e2-4300-9aa3-547d8dee95a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Surabaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-07-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","Penyediaan Ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Surabaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedagang - kaki - lima
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyediaan Ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Surabaya
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa sebagai upaya dalam rangka penataan, pembinaan dan\r\npemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya, maka\r\nperlu adanya penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima di\r\nPusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran agar terwujud\r\nlingkungan yang teratur, rapi dan indah. \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965; Undang-Undang No. 3 Tahun 1982; Undang-Undang No. 8 Tahun 1999; Undang Undang No. 28 Tahun 2002; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008; Undang-Undang No. 25 Tahun 2007; Undang-Undang No. 20 Tahun 2008; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/MDAG/PER/8/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/M-DAG/PER/9/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2010. \n Materi pokok: Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :\r\n\r\na. asas dan tujuan penyediaan ruang bagi PKL di Pusat Perbelanjaan \r\ndan Pusat Perkantoran di daerah; \r\n \r\nb. klasifikasi Pusat Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan; \r\nc. persyaratan bagi PKL yang menempati ruang di Pusat\r\nPerbelanjaan dan Pusat Perkantoran; \r\nd. jumlah satuan ruang bagi PKL; \r\ne. pembinaan dan pengawasan; \r\nf. kewajiban dan larangan. \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah halaman : 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Surabaya ini mengatur tentang penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di pusat perbelanjaan dan pusat perkantoran. Latar belakangnya adalah untuk menata, membina, dan memberdayakan PKL agar terwujud lingkungan yang teratur, rapi, dan indah. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL, membangun kemitraan antara pelaku usaha dan PKL, serta mensinergikan sektor formal dan informal.\n\nPelaku usaha pada pusat perkantoran dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL. Klasifikasi pusat perkantoran yang wajib menyediakan ruang adalah semua bangunan perkantoran milik swasta dengan memperhatikan kriteria fungsi dan luasan bangunan. Jenis pusat perbelanjaan yang wajib menyediakan ruang meliputi pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan. PKL yang dapat menempati ruang terbatas pada PKL makanan dan/atau minuman yang memiliki TDU dan berlokasi di area sekitar pusat perbelanjaan dan/atau pusat perkantoran.\n\nPemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan ruang bagi PKL. Pelaku usaha wajib menyediakan satuan ruang, menjalin kerjasama dengan PKL, membina PKL, menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara kebersihan dan keindahan, mengembangkan kemampuan wirausaha PKL, dan menyampaikan laporan data PKL. Pelaku usaha dilarang melakukan tindakan diskriminatif, relokasi tanpa pemberitahuan, memutuskan kerjasama sepihak, dan menempatkan PKL yang tidak memenuhi persyaratan.","transitional_provisions","1. Pelaku usaha yang mengajukan ijin usaha sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL sesuai ketentuan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n2. Pelaku usaha yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum menyediakan satuan ruang bagi PKL, wajib menyediakan satuan ruang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n3. Penyediaan satuan ruang bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan.","sanctions","1. Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan, pembekuan Izin Mendirikan Bangunan, denda administratif paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pencabutan Izin Mendirikan Bangunan, penyegelan bangunan, atau pembongkaran bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SURABAYA
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 9 OF 2014
ON
PROVISION OF SPACE FOR STREET VENDORS
IN SHOPPING CENTERS AND OFFICE CENTERS
IN THE CITY OF SURABAYA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURABAYA,

Considering / Whereas:

that as an effort in the context of structuring, developing and empowering Street Vendors in the City of Surabaya, it is necessary to provide space for Street Vendors in Shopping Centers and Office Centers in order to create an orderly, neat and beautiful environment;
that based on the considerations as intended in letter a and in order to realize legal certainty in the provision of space for street vendors in Shopping Centers and Office Centers, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Provision of Space for Street Vendors in Shopping Centers and Office Centers in the City of Surabaya.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eeb5e894-f6e2-4300-9aa3-547d8dee95a4","actionData","errors"]