[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee808416-9148-4052-9a7d-6b45c6a14ec7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Buton Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-07-19","effective_date","2008-08-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Buton Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kecamatan-kelurahan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2008 /No. 7 , LL 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:	\n \n sebagai tindak lanjut Pasa! 32 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,\r\nmaka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara perlu ditinjau kembali \n Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 \n Ketentuan Umum; PEMBENTUKAN; KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI; TATA KERJA; PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI; KETENTUAN PERAUHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2008. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2008 ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buton Utara. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai tindak lanjut dari Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyebabkan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk organisasi kecamatan dan kelurahan yang efektif dan efisien.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembentukan organisasi kecamatan dan kelurahan, kedudukan, tugas, dan susunan organisasi kecamatan dan kelurahan. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan terdiri dari beberapa kecamatan seperti Kulisusu, Kambowa, dan Bonegunu. Camat memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan seperti koordinasi pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penerapan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta beberapa Seksi. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan. Lurah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dan menerima pelimpahan kewenangan dari Camat. Susunan organisasi kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris, dan beberapa Seksi. Di lingkungan pemerintahan kecamatan dan kelurahan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.","transitional_provisions","1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.\n2. Dalam hal pengembangan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton Utara, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2008

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2008
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF SUB-DISTRICTS AND URBAN VILLAGES
NORTH BUTON REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH BUTON,

Considering:

that as a follow-up to Article 32 of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus, the Regent Regulation of North Buton Number 01 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus of North Buton Regency needs to be reviewed;
that in connection with the intent in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization and Work Procedures of Sub-districts and Urban Villages.

In View of:

Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean State and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee808416-9148-4052-9a7d-6b45c6a14ec7","actionData","errors"]