[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee6f582f-25b6-44cd-9d4c-bc9e72184207","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PENGUSAHAAN PERIKANAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 45 Tahun 2001","number","45","year","2001","published_date","2001-10-19","effective_date","2001-11-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","RETRIBUSI PENGUSAHAAN PERIKANAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PENGUSAHAAN PERIKANAN
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 45, LD.2001/NO.50
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN PERIKANAN
ABSTRAK:	\n \n Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana untuk memantapkan sebagai daerah otonom perlu dilakukan upaya untuk menggali Pendapatan Asli Daerah guna membantu pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perikanan tersebut salah satunya dilakukan melalui Pungutan Pengusahaan Perikanan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. \n UU No.7 Tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun 1985; UU No.22 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000; PP No.16 Tahun 1993; dan Keppres No.44 Tahun 1999. \n Nama, Subjek dan Golongan Retribusi; Ketentuan Retribusi; Wilayah Pemungutan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; dan Penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2001. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengusahaan Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Latar belakangnya adalah untuk menggali Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan sebagai upaya memantapkan otonomi daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penampungan/pengolahan hasil perikanan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikenakan retribusi. Obyek retribusi meliputi usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha penampungan/pengolahan hasil perikanan. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan estimasi rata-rata terhadap ukuran dan jenis alat tangkap, luas lahan untuk usaha budidaya, dan kapasitas penampungan/pengolahan ikan. Tarif retribusi berbeda-beda tergantung pada jenis usaha perikanan (penangkapan, budidaya, atau penampungan/pengolahan) dan skala usahanya. Semua hasil pungutan retribusi merupakan Pendapatan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah. Retribusi harus dilunasi sebelum Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan (STDUP) diterbitkan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur terkait yang terdiri dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Syahbandar, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Polisi Pamong Praja.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi Pengusahaan Perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT
OF TANJUNG JABUNG BARAT

REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER 45 OF 2001
ON
FISHERIES BUSINESS RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in accordance with the provisions of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government where to establish as an Autonomous Region it is necessary to make efforts to explore Regional Original Income to assist the implementation of routine and development activities;
that to explore the source of Regional Original Income from the Fisheries sector, one of which is carried out through the Fisheries Business Levy in Tanjung Jabung Barat Regency;
that to regulate the Fisheries Business Levy as referred to in letter b, it needs to be stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 7 of 1965 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee6f582f-25b6-44cd-9d4c-bc9e72184207","actionData","errors"]