[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee4fd9c0-db31-4462-acea-7f1f6d9ed087","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-12-21","effective_date","2018-12-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara","place_of_enactment","Pasangkayu","theme","PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEnganggaran-daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran daerah \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah \n Peraturan ini berisi tentang, Siklus Penyusunan rencana pembangunan daerah, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perubahan rencana pembangunan daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018. \n 40 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan dan penganggaran daerah di Kabupaten Pasangkayu. Latar belakangnya adalah untuk mengefektifkan proses pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Tujuannya adalah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang meliputi tahapan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD.
Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang meliputi tahapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJMD.
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada RPJMD.
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
Penganggaran daerah yang meliputi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah.
Perubahan rencana pembangunan daerah yang dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian atau terjadi perubahan mendasar.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PASANGKAYU
WEST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASANGKAYU REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL PLANNING AND BUDGETING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASANGKAYU,

Considering:

that to make the process of good governance effective
through the utilization and allocation of resources
available, in order to improve welfare
community, the existence of planning and
regional budgeting is needed;
that to ensure that Integrated Planning can be prepared
and Regional Budgeting that is integrated and consistent,
and to provide legal certainty to all
stakeholders, legal arrangements are needed
that supports it;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation
Area regarding Regional Planning and Budgeting;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of
Indonesia;
Law Number 7 of 2003 concerning
Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee4fd9c0-db31-4462-acea-7f1f6d9ed087","actionData","errors"]