[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee45a7df-7ac8-4846-ada8-28bc8622416c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-07-31","effective_date","2017-08-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah","place_of_enactment","Weda","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan daerah ini, antara lain yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan tersebut, merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017. \n Dasar hukum peraturan daerah ini, antara lain yaitu UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 65 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Halteng No. 3 Tahun 2007, Perda Kab. Halteng No. 12 Tahun 2005, dan Perbup Kab. Halteng No. 43 Tahun 2015. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; pertanggungjawaban dan laporan keuangan pelaksanaan APBD; penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari III bab dan 11 pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017. \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2015 Nomor 12).\n2. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2015 Nomor 43).\n3. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2015 Nomor 43 ).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.\n\nLaporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp 644.291.045.670,58 dan belanja sebesar Rp 629.002.619.945,31, menghasilkan surplus/defisit sebesar (Rp 15.288.425.725,27). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 10.067.693.052,71 dan pengeluaran sebesar Rp 1.000.000.000,00, sehingga pembiayaan netto adalah Rp 9.067.693.052,71. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Rp 24.356.118.777,98.\n\nNeraca per 31 Desember 2016 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp 1.578.742.177.538,00, jumlah kewajiban sebesar Rp 15.351.399.973,56, dan jumlah ekuitas sebesar Rp 1.553.521.427.962,38.\n\nLaporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 menunjukkan saldo kas awal sebesar Rp 10.389.999.080,95 dan saldo kas akhir sebesar Rp 24.914.107.921,87.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
CENTRAL HALMAHERA REGENCY
THE PROVINCE OF NORTH MALUKU
NUMBER: 1 OF 2017
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2016

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL HALMAHERA,

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as last amended by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Regent is obliged to submit a Draft Regional Regulation on the Revenue and Expenditure Budget accompanied by explanations and supporting documents to THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA in accordance with the time specified by the provisions of the legislation to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation on the Revenue and Expenditure Budget submitted as referred to in letter a, is a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee45a7df-7ac8-4846-ada8-28bc8622416c","actionData","errors"]