[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee4465fe-a8c8-43a5-93cb-3ef65511b95d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Rujukan Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rujukan - pelayanan - kesehatan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2022/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rujukan Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan pelayanan kesehatan baik perseorangan, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan perlu diselenggarakan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang lebih merata,perlu adanya strategi peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi prinsip inovatif, efisiensi dan produktif dan perlu membentuk pearturan daerah tentang rujukan pelayanan kesehatan \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945,UU No 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968,UU No 28 tahun 1999,UU No 17 Tahun 2003,UU No 1 Tahun 2004,UU No 15 Tahun 2004,UU No 40 Tahun 2004,UU No 36 Tahun 2009,UU No 44 Tahun 2009,UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019,UU No 24 Tahun 2011,UU No 23 Tahun 2014 sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015,UU No 30 Tahun 2014,UU No 36 Tahun 2014,peraturan pemerintah No 61 Tahun 2014,peraturan pemerintah No 66 Tahun 2014,peraturan pemerintah No 47 Tahun 2016,peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019,peraturan presiden No 72 Tahun 2012,peraturan presiden No 82 Tahun 2018,peraturan menteri kesehatan No 58 Tahun 2014,peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negri No 120 Tahun 2018,peraturan menteri kesehatan No 3 Tahun 2020,peraturan menteri dalam negeri No 77 Tahun 2020,peraturan daerah kabupaten ciamis No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten ciamis No 1 Tahun 2020,peraturan daerah kabupaten ciamis No 10 Tahun 2017. \n Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022. \n 16 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sistem rujukan pelayanan kesehatan yang lebih merata, inovatif, efisien, dan produktif. Latar belakangnya adalah perlunya peningkatan mutu pelayanan kesehatan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n1. **Jenis Pelayanan Kesehatan:** Pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perseorangan dibagi menjadi tiga tingkatan: pertama, kedua, dan ketiga.\r\n2. **Sistem Rujukan:** Sistem rujukan diwajibkan bagi peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, kecuali dalam keadaan darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis. Rujukan dapat dilakukan secara vertikal (antar tingkatan pelayanan) dan horizontal (dalam satu tingkatan pelayanan).\r\n3. **Fasilitas Rujukan:** Fasilitas rujukan meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama), tingkat kedua (dokter spesialis), dan tingkat ketiga (dokter sub spesialis).\r\n4. **Tata Cara Rujukan:** Rujukan harus mendapatkan persetujuan pasien atau keluarga setelah mendapatkan penjelasan yang memadai. Perujuk harus melakukan pertolongan pertama dan komunikasi dengan penerima rujukan. Surat pengantar rujukan harus memuat informasi penting tentang pasien.\r\n5. **Pembiayaan:** Pembiayaan rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan. Bagi pasien yang tidak memiliki asuransi, biaya menjadi tanggung jawab pasien atau keluarga.\r\n6. **Monitoring dan Evaluasi:** Dinas Kesehatan dan organisasi profesi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem rujukan.\r\n7. **Pembinaan dan Pengawasan:** Dinas Kesehatan dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan kedua. Tindakan administratif dapat diambil jika terjadi pelanggaran.","transitional_provisions","1. Seluruh pemberi pelayanan kesehatan pada semua tingkat harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.","sanctions","1. Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan mengambil tindakan administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.\r\n2. Dalam hal tidak mengindahkan tindakan adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat direkomendasikan pencabutan izin praktek tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF CIAMIS
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
HEALTH SERVICE REFERRALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CIAMIS,

Considering :

that in order to improve the optimal health status through improving health services for individuals, groups and the community as a whole, it is necessary to organize a more equitable health service referral system.
that it is necessary to have a strategy to increase access and quality of health services in order to fulfill the principles of innovative, efficient and productive;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Health Service Referrals.

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia);
Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the West Java Province (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee4465fe-a8c8-43a5-93cb-3ef65511b95d","actionData","errors"]