[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee40914a-b7d4-4b33-af8a-7a665b6a340b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai Nomor 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-12-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungbalai","place_of_enactment","Tanjungbalai","theme","PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERANGKAT DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah ditegaskan\r\nbahwa Pembentukan dan susunan\r\nPerangkat Daerah ditetapkan dengan\r\nPeraturan Daerah dan ketentuan Pasal 3\r\nayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\nTahun 2016 tentang Perangkat Daerah\r\nditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah, maka perlu\r\nmembentuk Perangkat Daerah Kota\r\nTanjungbalai. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:\r\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun\r\n1956 tentang Pembentukan Daerah\r\nOtonom Kota-kota Kecil Dalam\r\nLingkungan Daerah Propinsi Sumatera\r\nUtara (Lembaran Negara Tahun 1956\r\nNomor 60, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 1092);\r\n3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005\r\ntentang Sistem Keolahragaan Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 89, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4535);\r\n4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007\r\ntentang Penanggulangan Bencana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4723);\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234);\r\n6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013\r\ntentang Perubahan atas Undang-\r\nUndang Nomor 23 tahun 2016 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2013 Nomor 262, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5473);\r\n7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\ntentang Desa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n7, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5495);\r\n8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014\r\ntentang Administrasi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 292, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5601);\r\n9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014\r\ntentang Aparatur Sipil Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 6, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5494);\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali yang terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun\r\n1987 tentang perubahan batas Wilayah\r\nKotamadya Daerah Tingkat II\r\nTanjungbalai dan Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Asahan (Lembaran Negara\r\nTahun 1987 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 3763);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\nTahun 2016 tentang Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2016 Nomor 114, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5887);\r\n13. Peraturan Presiden Republik Indonesia\r\nNomor 70 Tahun 2012 tentang\r\nPengadaan Barang/Jasa Pemerintah. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan perangkat daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Kepegawaian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,\r\nmaka:\r\na. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor\r\n13 Tahun 2008 tentang Urusan\r\nPemerintahan yang menjadi Kewenangan\r\nPemerintah Kota Tanjungbalai;\r\nb. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor\r\n14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan\r\nTata Kerja Sekretariat Daerah dan\r\nSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah Kota Tanjungbalai;\r\nc. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor\r\n15 Tahun 2008 tentang Organisasi Kerja\r\nDinas-Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;\r\nd. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor\r\n16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan\r\nLembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai\r\nsebagaimana telah diubah dengan\r\nperaturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor\r\n3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan\r\nTata kerja Lembaga Teknis Daerah;\r\ne. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor\r\n17 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata\r\nkerja Kecamatan pada Pemerintah Kota\r\nTanjungbalai;\r\nf. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor\r\n18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata\r\nkerja Kelurahan pada Pemerintah Kota\r\nTanjungbalai, dicabut dan dinyatakan tidak\r\nberlaku. \n Perangkat Daerah yang melaksanakan sub\r\nUrusan Pemerintahan bidang Bencana, yang\r\nterbentuk dengan susunan organisasi dan tata\r\nkerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap\r\nmelaksanakan tugasnya sampai dengan\r\ndibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai\r\ndengan ketentuan peraturan perundangundangan. \n 42 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai.\n2. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai.\n3. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tanjungbalai.\n4. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah.\n5. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.\n6. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tujuan pembentukan perangkat daerah ini adalah untuk mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembentukan perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut: Sekretariat Daerah Kota (Tipe B), Sekretariat DPRD Kota (Tipe C), Inspektorat Daerah Kota (Tipe B), Dinas Daerah Kota (terdiri dari berbagai tipe berdasarkan urusan pemerintahan yang diselenggarakan), dan Badan Daerah Kota (terdiri dari berbagai tipe berdasarkan fungsi penunjang yang dilaksanakan). Selain itu, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah, dan pada Kecamatan dibentuk Kelurahan.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta Staf Ahli Walikota. Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan Perangkat Daerah Kota diatur berdasarkan eselon dan jabatan pimpinan tinggi pratama.","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah ini akan dievaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan untuk penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF TANJUNGBALAI CITY
NUMBER 6 OF 2016
ON
ESTABLISHMENT OF REGIONAL APPARATUS
TANJUNGBALAI CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGBALAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that based on Article 212 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is affirmed that the Establishment and structure of Regional Apparatus is determined by Regional Regulation and the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Apparatus affirms that the Establishment and Structure of Regional Apparatus is determined by Regional Regulation, it is necessary to establish the Regional Apparatus of Tanjungbalai City.
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to form and stipulate the Regional Apparatus of Tanjungbalai City whose stipulation is by Regional Regulation;

Bearing in Mind :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee40914a-b7d4-4b33-af8a-7a665b6a340b","actionData","errors"]