[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee3faf92-778d-48de-af94-7959185b9a89","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2015 tentang PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN\r\nMENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN\r\nMENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MENARA TELEKOMUNIKASI
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.3, TLD NO.113
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN\r\nMENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n Dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dibidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan Menara Telekomunikasi dan sarana pendukungnya; bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat \r\n4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi \r\n5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi \r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal \r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik \r\n 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah \r\n17. Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/KOMINFO/3/2008 tentaang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; \r\n18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menetri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/2009, Nomor 19/M.KOINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; \r\n19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; \r\n20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031.\r\n \n MENGATUR TENTANG PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN\r\n MENARA TELEKOMUNIKASI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2015. \n 26 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengendalian, dan Pengawasan Menara Telekomunikasi bertujuan untuk menata, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan serta penggunaan menara telekomunikasi di Kota Parepare. Latar belakangnya adalah peningkatan pembangunan menara telekomunikasi seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi, yang memerlukan pengaturan untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan, kelestarian lingkungan, dan estetika.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penetapan zona pembangunan menara berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota, rencana detail tata ruang, dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Pembatasan radius pembangunan menara land tower berdasarkan kepadatan penduduk di zona yang berbeda.
Kewajiban memanfaatkan menara telekomunikasi yang sudah ada (existing) terlebih dahulu.
Pengaturan pembangunan dan pengoperasian menara bersama, termasuk standar teknis, sarana pendukung, dan identitas hukum yang jelas.
Persyaratan penyedia menara, yang dapat berupa penyelenggara telekomunikasi atau bukan penyelenggara telekomunikasi, dengan preferensi pada perusahaan nasional.
Kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara dari Walikota, dengan memperhatikan ketentuan tata ruang dan keselamatan penerbangan.
Pengaturan pengoperasian menara bersama, termasuk tanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan dan jaminan asuransi.
Pengecualian ketentuan menara bersama untuk keperluan khusus seperti meteorologi, geofisika, radio siaran, navigasi, dan transmisi jaringan utama (backbone).
Ketentuan pembangunan menara di kawasan tertentu seperti bandar udara, kawasan militer, cagar budaya, dan kawasan pariwisata.
Pengaturan pembangunan menara tambahan penghubung dan menara kamuflase.
Ketentuan penempatan menara telekomunikasi portabel untuk keadaan darurat.
Kewajiban asuransi bagi setiap menara telekomunikasi.
Prinsip-prinsip penggunaan bersama menara, termasuk larangan praktik monopoli, transparansi informasi, dan sistem antrian.
Ketentuan perizinan, meliputi izin prinsip, IMB, dan pajak bumi dan bangunan.
Kewajiban dan hak penyedia menara, serta larangan membangun menara sebelum memenuhi syarat perizinan.

","transitional_provisions","1. Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Kota Parepare dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.\n4. Setiap penyedia menara yang menaranya sudah berdiri tetapi belum dilengkapi dengan syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melengkapi syarat-syarat perizinan dan memiliki izin.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PAREPARE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 2 YEAR 2015
CONCERNING
ARRANGEMENT, CONTROL AND SUPERVISION OF
TELECOMMUNICATION TOWER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

\n\n \n \n

Considering:

that with the increasing business activities in the field of telecommunications which is in line with the development of the community towards the need for the use of telecommunication equipment, it has encouraged the increase in the construction of Telecommunication Towers and their supporting facilities;
that in order to ensure security, safety, health, equity and environmental sustainability and aesthetics in accordance with spatial planning principles, it is necessary to arrange, control and supervise the construction of telecommunication towers;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee3faf92-778d-48de-af94-7959185b9a89","actionData","errors"]