[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee3d8767-898e-48a8-af13-19d1c944d1ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang","short_title","Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1993","number","2","year","1993","published_date","1993-02-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1993
Undang-undang (UU) NO. 2, LN. 1993/ No. 18, TLN NO. 3518, LL SETNEG : 11 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 1993. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menghapus:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang.","scope_and_parties","policy_content","Undang-undang ini membentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang wilayahnya terdiri dari Kecamatan Tangerang, Cipondoh, Ciledug, Batuceper, Jatiuwung, dan Benda. Pembentukan ini mengakibatkan pengurangan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dan penghapusan Kota Administratif Tangerang. Batas wilayah Kotamadya Tangerang meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Sepatan, sebelah timur dengan DKI Jakarta, sebelah selatan dengan Curug, Serpong, dan Pondok Aren, serta sebelah barat dengan Sepatan, Pasar Kemis, dan Cikupa. Pemerintah daerah Kotamadya Tangerang dipimpin oleh seorang Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II yang dipilih sesuai peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II juga dibentuk sesuai peraturan yang berlaku. Sebagian urusan pemerintahan seperti ketentraman dan ketertiban, pekerjaan umum, tata kota, kebersihan, pasar, kesehatan, pendidikan dasar, pertanian tanaman pangan, pendapatan, lalu lintas dan angkutan jalan diserahkan sebagai kewenangan pangkal kepada Kotamadya Tangerang.","transitional_provisions","1. Penjabat Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II Tangerang untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.\n2. Anggota DPRD Kotamadya Tangerang terdiri dari wakil organisasi peserta Pemilu 1992 dan Golongan Karya ABRI, dengan tata cara dan jumlah anggota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.\n3. Gubernur Jawa Barat dan Bupati Tangerang mengatur penyerahan pegawai, aset, badan usaha milik daerah, hutang-piutang, perlengkapan kantor kepada Pemerintah Kotamadya Tangerang, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun sejak peresmian.\n4. Pemerintah memberikan modal pangkal kepada Pemerintah Kotamadya Tangerang selama 3 tahun berturut-turut, dengan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri.\n5. Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang tetap berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 YEAR 1993
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF TANGERANG MUNICIPALITY LEVEL II REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:

that in connection with the development and progress of the West Java Province Level I Region and the Tangerang Regency Level II Region in general, and the Tangerang Administrative City in particular, it is deemed necessary to improve the administration of government, the implementation of development, and community development in order to guarantee the fulfillment of the demands of development and progress in the future;
that the Tangerang Administrative City in its development has shown progress in various fields in accordance with its role and function, so it needs to be followed by improving and developing the facilities and infrastructure for managing the region;
that this

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee3d8767-898e-48a8-af13-19d1c944d1ce","actionData","errors"]