[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee35c2ae-e0e8-420e-9fb4-44d15520426f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-03-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023
ABSTRAK:	\n \n bahwa Rencana Pembangunan\r\nJangka Menengah Daerah (RPJMD)\r\nmerupakan dasar dan pedoman\r\nbagi pembangunan daerah sebagai\r\npenjabaran visi, misi dan program dalam satu periode yang memuat\r\nkebijakan keuangan daerah,\r\nstrategi pembangunan daerah,\r\nkebijakan umum, yang\r\npenyusunannya berpedoman\r\nkepada Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah (RPJPD)\r\ndengan memperhatikan Rencana\r\nPembangunan Jangka Panjang\r\nNasional;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan\r\nPasal 65 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah,\r\ndisebutkan bahwa kepala daerah\r\nmempunyai tugas antara lain\r\nmenyusun dan mengajukan\r\nrancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Menengah Daerah kepada\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nuntuk dibahas bersama Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah\r\nKabupaten Tanah Laut Tahun\r\n2018-2023;\r\n \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n1965 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun\r\n2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun\r\n2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun\r\n2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun\r\n2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun\r\n2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun\r\n2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun\r\n2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang–Undang Nomor 9\r\nTahun 2015; Undang–Undang Nomor 30 Tahun\r\n2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58\r\nTahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26\r\nTahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\nTahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12\r\nTahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 2\r\nTahun 2015; Peraturan Menteri Perindustrian\r\nNomor 35M-IND/PER/3/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 67 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 9 Tahun 2018; Peraturan Badan Koordinasi\r\nPenanaman Modal Nomor 13\r\nTahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi\r\nKalimantan Selatan Nomor 7\r\nTahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten\r\nTanah Laut Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten\r\nTanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yang berisi :\r\n1.\tKetentuan Umum; \r\n2.\tRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; \r\n3.\tSistematika; \r\n4.\tPengendalian dan Evaluasi;\r\n5.\tKetentuan Peralihan;\r\n6.\tKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019. \n 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati, berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi, serta memperhatikan RPJMN. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD dan bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.\n\nRKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya. RKPD digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.\n\nVisi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut adalah menuju terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI, dengan penjelasan pokok-pokok visi yang meliputi BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, dan SINERGI. Misi pembangunan jangka menengah meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat berbasis teknologi, penciptaan inovasi, pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan religiusitas, dan pembangunan sinergitas antar tingkat pemerintahan.\n\nSKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan ke dalam Renstra SKPD. Dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD, SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA.","transitional_provisions","1. Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.\n2. Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada:\na. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa proses perumusan dokumen RPJMD sudah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, mekanisme dan tata cara pedoman penyusunan RPJMD;\nb. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;\nc. terjadinya perubahan mendasar akibat peristiwa di luar kemampuan manusia, antara lain bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, instabilitas keamanan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan perubahan kebijakan nasional; dan\nd. dokumen RPJMD dimaksud dapat merugikan kepentingan nasional, apabila perumusan kebijakannya bertentangan dengan kebijakan nasional.\n3. Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
REGENT OF TANAH LAUT
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
CONCERNING
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
TANAH LAUT REGENCY FOR 2018-2023

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANAH LAUT,

Considering:

that the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) is the basis and guideline for regional development as an elaboration of the vision, mission and program
in one period that contains regional finance policy, regional development strategy, general policy, the preparation of which is guided by the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) by taking into account the National Long-Term Development Plan;
that based on the provisions of Article 65 paragraph (1) letter c of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is stated that the head of the region has the task of, among other things, preparing and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee35c2ae-e0e8-420e-9fb4-44d15520426f","actionData","errors"]