[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee1ec4d4-d52a-4efe-a043-f3d09fcf5883","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep.","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2025","number","5","year","2025","published_date","2025-03-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumenep","place_of_enactment","Sumenep","theme","Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan - kesehatan
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 Nomor 5.
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep.
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ; bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ; bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2023 dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2022. \n Ketentuan umum , Penerima pembiayaan , Pemberi pelayanan kesehatan , Pembiayaan , Pelayanan kesehatan , Verifikator , Pengajuan dan pencairan klaim , Ketentuan lain-lain , Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2025. \n Mencabut: Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini menetapkan penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep (Biakes Maskin) sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan.

Penerima manfaat Biakes Maskin meliputi bayi terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tanpa NIK, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tanpa NIK, peserta JKN yang manfaatnya tidak ditanggung, serta masyarakat yang sedang dalam proses integrasi ke program JKN. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk terdiri dari 30 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

Pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme klaim yang diverifikasi oleh tim verifikator. Layanan yang diberikan mencakup pelayanan kesehatan, transportasi pemulangan jenazah, dan penanganan pasien kasus jiwa (droping). Proses pengajuan klaim dilakukan oleh PPK kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan batas waktu pengajuan dan verifikasi yang ketat untuk memastikan efisiensi anggaran. Dokumen klaim yang telah diverifikasi akan diproses untuk pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah melalui tahapan verifikasi administratif dan persetujuan Kepala Dinas.

","transitional_provisions","1. Tagihan klaim yang belum dibayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan anggaran pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERBUP Kab. Sumenep No. 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/278043/perbup-kab-sumenep-no-10-tahun-2023","fcd998d6-8dc5-4916-bf69-95a81c8ecb4e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF SUMENEP
EAST JAVA PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF SUMENEP
NUMBER 5 OF 2025
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF HEALTH SERVICE FINANCING FOR THE POOR IN SUMENEP REGENCY

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF SUMENEP,

Considering :

that in order to improve health services for the poor in Sumenep Regency, the Sumenep Regency Government implements health service financing for the poor;
that the poor in Sumenep Regency have the right to obtain health services through the implementation of health service financing for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee1ec4d4-d52a-4efe-a043-f3d09fcf5883","actionData","errors"]