[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee1e35b0-21c6-44b1-a661-4df877402bd0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 3 Tahun 2010","number","3","year","2010","published_date","2010-10-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN-PEMBERIAN-INSENTIF-DAN-PEMBERIAN-KEMUDAHAN-PENANAMAN-MODAL-DI-KABUPATEN-BANGKA
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No.3 Seri D 2010
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka
ABSTRAK:	\n \n Dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;\r\nAgar pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu adanya pedoman pemberian insentif dan pemberian\r\nkemudahan penanaman modal di Daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; UU No. 25 Thn 2007; PP No. 38 Thn 2007; PP No. 45 Thn 2008; Perpres No. 27 Thn 2009; Perda Kab. Bangka No. 2 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka; Bentuk dam Kriteria; Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Pelaporan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan kepada masyarakat dan penanam modal, sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang sesuai dengan prinsip pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan substansial mencakup bentuk-bentuk insentif seperti pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana stimulan, dan bantuan modal. Bentuk-bentuk kemudahan meliputi penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja lokal, menggunakan sumber daya lokal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, berwawasan lingkungan, termasuk skala prioritas tinggi, melakukan alih teknologi, berada di daerah terpencil, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, atau industri yang menggunakan barang modal yang diproduksi di dalam negeri.

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah, serta menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal. Modal yang ditanam di daerah dapat diberikan insentif dan kemudahan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Insentif dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun dalam kondisi tertentu. Besaran insentif paling tinggi 50% untuk jangka waktu paling lama 3 tahun, terutama untuk usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, bidang usaha prioritas pengembangan kawasan industri, dan bidang usaha pembangunan prasarana.

","transitional_provisions","1. Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.\n2. Permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANGKA REGENCY GOVERNMENT
COPY
BANGKA REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2010
CONCERNING
GUIDELINES FOR GRANTING INCENTIVES AND PROVIDING FACILITIES FOR
INVESTMENT IN BANGKA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in Article 176 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, it is stated that the Regional Government, in order to improve the regional economy, may provide incentives and/or facilities to the community and/or investors which are regulated in regional regulations based on statutory regulations;
that in order for the granting of incentives and the provision of investment facilities by the Regional Government not to conflict with the principles of granting incentives and providing investment facilities and the provisions of laws and regulations, it is necessary to have guidelines for granting incentives and providing investment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee1e35b0-21c6-44b1-a661-4df877402bd0","actionData","errors"]