[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee17c9b9-2c41-4267-af6d-604e20fbc7e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2008","number","13","year","2008","published_date","2008-07-29","effective_date","2008-10-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal, pemberian izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan menjadi kewenangan pemerintah daerah; bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan, guna melindungi masyarakat dari dampak negatif penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal; bahwa penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan\r\nKabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga peraturan daerah tersebut perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kendal. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007; \n Peraturan Daerah ini megatur tentang ketentuan umum, jenis izin, pelayanan di bidang penyelenggaraan sarana penunjang kesehatan lainnya, perizinan, jangka waktu berlakukya izin, kewajiban dan larangan, pencabutan izin, nama, obyek dan subyek tarif retribusi, penggolongan retribusi dan wilayah pemungutan, cara mengukur tingkat penggunaan retribusi, prinsip dan sarana penetapan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, tempat dan kewenangan pemungutan, masa retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan/pengurangan sanksi administrasi, dan pembatalan, tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan dan pembayaran retribusi, sanksi administrasi, ketentuan pidana dan penyidikan, pengawasan, pembinaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2003 dicabut \n 43 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2001 Seri C No. 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal. Latar belakangnya adalah perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan guna melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.\n\nKetentuan substansial mencakup jenis-jenis izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan sarana kesehatan (seperti izin praktik berkelompok dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, laboratorium klinik, apotek, optikal, rumah sakit) dan tenaga kesehatan (izin praktik dokter spesialis/umum/gigi, bidan, perawat, fisioterapis, serta izin kerja asisten apoteker, perawat, refraksionis optisien, perawat gigi). Selain itu, diatur pula mengenai pelayanan di bidang penyelenggaraan sarana penunjang kesehatan lainnya seperti penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi, rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu, dan pendaftaran pengobat tradisional (Battra).\n\nPeraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi pemegang izin, serta persyaratan dan tata cara perizinan.","transitional_provisions","1. Izin/rekomendasi/sertifikat yang berkaitan dengan penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin tersebut.\n2. Permohonan izin/rekomendasi/sertifikat yang berkaitan penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang diajukan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diproses dan diberikan izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39, sehingga merugikan keuangan daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.\n2. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2), atau Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2003","link","","revoked_by",[101],{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"PERDA Kab. Kendal No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Kendal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293537/perda-kab-kendal-no-9-tahun-2011","1a261b42-7041-4d98-8ece-4337f4521fee","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KENDAL REGENCY GOVERNMENT
KENDAL REGENCY REGULATION
NUMBER 13 OF 2008
ABOUT
LOCAL FEE FOR LICENSING OF HEALTH FACILITIES AND PERSONNEL
IN KENDAL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KENDAL,

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of \nGovernmental Affairs between the Central Government, Provincial Regional Government, and Regency/City Regional Government and based on Kendal Regency Regional Regulation Number 14 of 2007 concerning Mandatory Governmental Affairs and Optional Governmental Affairs that become the Authority of the Kendal Regency Regional Government, the granting of licenses for the operation of health facilities and personnel becomes the authority of the regional government;
that in order to foster, supervise, and control the operation of health facilities and personnel, to protect the public from the negative impacts of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee17c9b9-2c41-4267-af6d-604e20fbc7e7","actionData","errors"]