[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee104a1f-1fb8-44f5-93e5-b7fb6582f77e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa","short_title","Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-09-27","effective_date","2024-10-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7b9419a8-c0dd-4ac4-a3ce-03abf72899aa","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi","short_name","Peraturan BPH Migas","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi","place_of_enactment","","theme","Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

gasbumi
2024
Peraturan BPH Migas NO. 3, BN.2024 (619)/18 hlm
Peraturan BPH Migas TENTANG Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi secara efektif dan efisien serta optimalisasi nilai tambah kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, perlu diatur pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa;\r\nb.\tbahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas\r\nBumi Nomor 15/P/BPHMigas/VII/2008 tentang\r\nPemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21\r\nTahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan\r\nPengatur Hilir Minyak\tdan Gas\tBumi Nomor\r\n15/P/BPHMigas/VII/2008\ttentang\tPemanfaatan\r\nBersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa,\r\nsudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;\r\n \n Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral\r\nNomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2019 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata kelola dan tata cara pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa, hak dan kewajiban transporter, hak dan kewajiban shipper, access arrangetnment, perjanjian pengangkutan gas bumi, reserved capacity, evaluasi dan pelaporan, pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan BPH Migas ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH MIGAS/VII/2008 dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21 Tahun 2019 \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPHMigas/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.\n2. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPHMigas/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1406).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan BPH Migas ini mengatur tentang pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi secara efektif dan efisien serta optimalisasi nilai tambah kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tata kelola dan tata cara pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa, yang menekankan pada prinsip terbuka, transparan, akuntabel, dan adil. Transporter (Badan Usaha yang memiliki izin usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa) memiliki hak dan kewajiban terkait pemanfaatan fasilitasnya oleh Shipper (Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas Transporter untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya) dan Calon Shipper. Peraturan ini juga mengatur mengenai Access Arrangement (AA), yaitu dokumen yang berisi syarat dan kondisi pemanfaatan bersama pipa Transporter, yang harus disusun oleh Transporter dan disetujui oleh Badan Pengatur.

\n\n

Hak dan kewajiban Transporter meliputi pemungutan tarif, pengelolaan Gas Stock Account, dan penyediaan informasi. Shipper memiliki hak untuk mendapatkan jasa pengangkutan dan informasi terkait, serta kewajiban membayar tarif dan memenuhi spesifikasi gas. Perjanjian Pengangkutan Gas (PPG) menjadi dasar kesepakatan antara Transporter dan Shipper. Peraturan ini juga mengatur mengenai Reserved Capacity, yaitu kapasitas pipa yang dialokasikan untuk Shipper, dan memungkinkan Transporter untuk melakukan kegiatan niaga gas bumi dengan persyaratan tertentu.

","transitional_provisions","1. Transporter yang telah memiliki AA dan telah digunakan dalam PPG sebelum ditetapkannya Peraturan Badan ini, tetap berlaku dan harus menyesuaikan AA sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku.\n2. Transporter dan Shipper yang memiliki PPG yang tidak sesuai dengan ketentuan AA berdasarkan Peraturan Badan ini harus melakukan penyesuaian PPG paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan AA dari Kepala Badan Pengatur.\n3. Transporter yang telah melakukan kegiatan usaha niaga Gas Bumi melalui Fasilitas Transporter sebelum terbitnya Peraturan Badan ini, harus mengajukan permohonan persetujuan Reserved Capacity Transporter kepada Badan Pengatur paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku.","sanctions","1. Transporter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Badan Usaha pemilik Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tetapi belum memiliki Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang tidak menyusun AA dan mengajukan permohonan persetujuan AA dikenai sanksi administratif.\n2. Dalam hal Transporter tidak dapat menyediakan Reserved Capacity Shipper untuk kepentingan umum dan/atau mendukung program pemerintah minimal 20 (dua puluh) persen dari Kapasitas Alir Maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.\n3. Dalam hal Transporter tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.","revokes",[94,98,100],{"_95":96,"_97":77},"text","Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH MIGAS/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa","link",{"_95":99,"_97":77},"Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH MIGAS/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21 Tahun 2019","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bphmigas-no-21-tahun-2019","d2f9dfbc-cc10-481d-91dc-68133edf7fce","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE DOWNSTREAM OIL AND GAS REGULATORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
JOINT UTILIZATION OF
GAS PIPELINE TRANSPORTATION FACILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE DOWNSTREAM OIL AND GAS REGULATORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the utilization of natural gas effectively and efficiently and optimize the added value of gas pipeline transportation activities in downstream oil and natural gas business activities, it is necessary to regulate the joint utilization of gas pipeline transportation facilities;
that Regulation of the The Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Number 15/P/BPHMigas/VII/2008 concerning Joint Utilization of
Gas Pipeline Transportation Facilities as amended by Regulation of the The Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Number 21 of 2019 concerning Amendments to Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee104a1f-1fb8-44f5-93e5-b7fb6582f77e","actionData","errors"]