[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee0f564d-829a-4113-bc07-6f6c45dc4554","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-08-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kota Salatiga","place_of_enactment","Salatiga","theme","Penyelenggaraan E-Government.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-egovernment
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, -\tLEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan E-Government.
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya melalui penyelenggaraan e-government.\r\nPenyelenggaraan e-government diyakini akan berbanding lurus dengan efisiensi dan efektivitas pemerintahan sehingga hal itu akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan pemerintahan adalah pra-kondisi niscaya dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dengan pengertian ini maka keterbukaan pemerintahan akan memudahkan pengawasan oleh rakyat terhadap pemerintahnya sehingga dapat mendorong proses akuntabilitas pemerintahan semakin lebih baik.\r\n\r\nOleh karena itu pengaturan tentang penyelenggaraan e-government dalam pemerintahan daerah ini memiliki tujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, mengoptimalkan kualitas pelayanan publik atau pemerintahan kepada masyarakat dan mempermudah sinergi antar-instansi pemerintah daerah. Pengaturan tentang penyelenggaraan e-government diharapkan mampu mendorong akuntabilitas pemerintahan menjadi semakin lebih baik karena keterbukaan pemerintahan akan memudahkan pengawasan rakyat terhadap pemerintahnya.\r\nRuang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan e-government, infrastruktur e-government, aplikasi e-government, data dan informasi dalam rangka e-government, sumber daya manusia dan tata kelola e-government, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan e-government.\r\n\r\na.\tbahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik (e-government);\r\nb.\tbahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis sistem elektronik (e-government) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan E-Government;\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : \r\n-\tPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n-\tUndang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;\r\n-\tUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);\r\n-\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n-\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n-\tPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);\r\n-\tPeraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);\r\n-\tPeraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);\r\n-\tPeraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : \r\n1.\tBAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 4 (empat) Pasal\r\nPasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah, dan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah, Pasal 4 asas ditetapkannya perda yaitu keterbukaan; efisiensi; dan efektivitas.\r\n2.\tBAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH terdiri dari 2 (dua) Pasal, \r\n3.\tBAB III INFRASTRUKTUR terdiri dari 6 (enam) Pasal.\r\n4.\tBAB IV APLIKASI terdiri dari 4 (emapat) Pasal.\r\n5.\tBAB V DATA DAN INFORMASI terdiri dari 3 (tiga) Pasal.\r\n6.\tBAB VI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA terdiri dari 2 (dua) Pasal.\r\n7.\tBAB VII PEMBIAYAAN terdiri dari 2 (dua) Pasal.\r\n8.\tBAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN terdiri dari 2 (dua) Pasal.\r\n9.\tBAB IX SANKSI ADMINISTRATIF terdiri dari 1 (satu) Pasal.\r\n10.\tBAB X KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 1 (satu) Pasal.\r\nPasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018. \n 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peran serta masyarakat dalam pemerintahan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan e-government yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan harus dituangkan dalam rencana induk e-government yang selaras dengan rencana pembangunan daerah.
Kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola e-government dalam memberikan pelayanan publik, termasuk pelayanan informasi, administratif, dan pengaduan.
Penyediaan infrastruktur e-government oleh setiap Perangkat Daerah, yang dapat difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Infrastruktur harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.
Pengelolaan aplikasi e-government yang terdiri dari aplikasi umum dan khusus. Aplikasi harus bersifat kode-sumber terbuka (open source) dan memenuhi standar interoperabilitas dan keamanan.
Penyediaan data dan informasi oleh setiap Perangkat Daerah, dengan menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data.
Penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan peningkatan kompetensi untuk mendukung penyelenggaraan e-government.
Pelaksanaan e-government sesuai dengan standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi.
Pengalokasian pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan e-government dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pembinaan dan pengawasan oleh Walikota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengintegrasikan penyelenggaraan e-government.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penyelenggara e-government pada Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 12 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan/atau Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SALATIGA CITY
NUMBER 11 OF 2018

REGIONAL REGULATION OF SALATIGA CITY
NUMBER 11 OF 2018
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SALATIGA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to support the realization of efficiency, effectiveness and accountability in the implementation of regional government, it is necessary to organize governance based on electronic systems (e-government);
that the implementation of regional government based on electronic systems (e-government) is one of the governmental affairs that is the authority of the region in the field of communication and informatics;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of E-Government;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee0f564d-829a-4113-bc07-6f6c45dc4554","actionData","errors"]