[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee08ea9c-f33f-43c8-979d-540d001f30ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Fasilitasi Pengembangan Pesantren","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

fasilitasi pengembangan pesantren
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2023/NOMOR.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pengembangan Pesantren
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pesantren merupakan salah satu wadah pendidikan\r\ndi Daerah untuk membina generasi penerus bangsa dan\r\nmasyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya\r\nmanusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia\r\nberdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; bahwa pesantren di Kabupaten Batang masih banyak yang\r\nmemerlukan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah\r\nKabupaten Batang; bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam\r\npengembangan Pesatren maka diperlukan pengaturan\r\nmengenai fasilitasi pengembangan pesantren; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak, Tanggung Jawab Pesantren, dan Kriteria Pesantren, Koordinasi, Sinergi dan Kerja Sama, Partisipasi Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan dukungan dalam pengembangan Pesantren, menunjang pengembangan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan nasional dan Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka memenuhi hak Pesantren sesuai kewenangan Daerah, dengan memperhatikan kebutuhan Pesantren dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren tahunan dan/atau 5 (lima) tahunan, menetapkan standar minimal Fasilitasi Pengembangan Pesantren, mengalokasikan anggaran Fasilitasi Pengembangan Pesantren, dan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitasi dalam fungsi pendidikan meliputi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren dan santri, pengembangan pesantren ramah anak, dan pengembangan wawasan kebangsaan. Fasilitasi dalam fungsi dakwah meliputi kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. Fasilitasi dalam fungsi pemberdayaan masyarakat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat, meliputi pelatihan, penguatan potensi ekonomi, pendirian koperasi, pendampingan pemasaran, pembimbingan manajemen keuangan, kegiatan sosial, pemanfaatan teknologi industri, peningkatan kesehatan, dan pengembangan program lainnya.

Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta dapat melaksanakan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Masyarakat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren melalui bantuan program, masukan kepada Pemerintah Daerah, dukungan kegiatan Pesantren, dan penguatan kemandirian ekonomi Pesantren. Bupati melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
FACILITATION OF PESANTREN DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG,

\n\n \n \n

Considering:

that Pesantren is one of the educational institutions
in the Region to foster the nation's future generations and
the community in order to realize human resources
who are faithful and devoted and have noble character
based on the belief in the One and Only God;
that many pesantren in Batang Regency still
require support and facilitation from the Regional Government
of Batang;
that in order to provide direction, foundation, and legal certainty
to all parties involved in
Pesatren development, it is necessary to regulate
regarding the facilitation of pesantren development;
that based on the considerations as intended
in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a
Region

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee08ea9c-f33f-43c8-979d-540d001f30ed","actionData","errors"]