[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edfbb008-7665-4293-b8b8-a89ba60f3767","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

barang-daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2009 No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa barang milik daerah sebagai unsur penting dalam rangka\r\npenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat\r\nluas, perlu dikelola dengan baik, benar, berdayaguna dan berhasilguna untuk\r\nmewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan memenuhi\r\nakuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur Pengelolaan\r\nBarang Milik Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu\r\nditinjau kembali dan disempurnakan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan\r\nhuruf b serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik\r\ndaerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang\r\nMilik Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah\r\nKota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa\r\nBarat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang\r\nMilik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006\r\nNomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun\r\n2008;Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974;Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun\r\n1992;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang\r\ndilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.\r\nBarang milik daerah meliputi:\r\na. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan\r\nb. barangBarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:\r\na. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;\r\nb. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;\r\nc. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau\r\nd. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan\r\nhukum tetap. yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2009. \n Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor\r\n13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah\r\nKota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 21, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya,\r\nakan diatur oleh Walikota. \n 39 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah Kota Pekalongan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, berdayaguna, dan berhasilguna, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah: Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah dan dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola, Kepala SKPD yang menangani pengelolaan barang milik daerah selaku pembantu pengelola, Kepala SKPD selaku pengguna, penyimpan barang milik daerah, dan pengurus barang milik daerah.
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Pengadaan: Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Penerimaan dan Penyaluran: Barang bergerak dari proses pengadaan diterima oleh penyimpan barang, sedangkan barang tidak bergerak diterima oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Penggunaan: Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Pemanfaatan: Pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.
Pengamanan dan Pemeliharaan: Pengelola, pengguna, dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
Penilaian: Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
Penghapusan: Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna serta penghapusan dari daftar barang milik daerah.
Pemindahtanganan: Pemindahtanganan barang milik daerah dapat berupa penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.
Penatausahaan: Penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian: Pembinaan dilakukan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, serta pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
Pembiayaan: Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang milik daerah, disediakan biaya operasional yang dibebankan pada APBD.
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang: Setiap kerugian daerah akibat kelalaian atau penyalahgunaan atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi.
Sengketa Barang Milik Daerah: Penyelesaian terhadap barang milik daerah yang disengketakan dilakukan melalui musyawarah atau upaya hukum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","(1) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PEKALONGAN CITY
YEAR 2009 NUMBER 11

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 11 OF 2009
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that regional assets as an important element in the context of organizing government, development and public services, need to be managed well, correctly, efficiently and effectively to realize transparent regional asset management that meets accountability and is in accordance with applicable laws and regulations;
that the Regional Regulation of Pekalongan City governing the Management of Regional Assets is deemed no longer appropriate, so it needs to be reviewed and improved;
that based on the considerations as referred to in letters a and b and to realize orderly administration of regional asset management, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edfbb008-7665-4293-b8b8-a89ba60f3767","actionData","errors"]