[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edf6d803-3837-4458-bb5d-4012a4e805b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2023 tentang APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2024","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	\n \n a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat \r\n(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintah Daerah dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan \r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan \r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan \r\nPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh \r\nPersetujuan Bersama; \r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD] yang diajukan \r\nmerupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah \r\nDaerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam \r\nkebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon \r\nanggaran sementara yang telah disepakati antara \r\nPemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 Bulan \r\nAgustus Tahun 2023; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu \r\nmenetapkan Peraruran Daerah tentang Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun \r\nAnggaran 2024; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, \r\n2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang \r\nPembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 \r\nNomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3602),\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang \r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia \r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 1286); \r\n4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); \r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentuan Peraturan Perundang-Undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang \r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang \r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\u0002Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja \r\nMenjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2022 Nomnor 238, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1), \r\n8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang \r\nHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6757), \r\n9, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang \r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4028); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 \r\nNomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia \r\nNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan \r\nKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang \r\nDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang \r\nLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada \r\nPemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban \r\nKepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat \r\nDaerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan \r\nPemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4693); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang \r\nBantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 \r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah \r\nNomor 5 Tahun 22009 tentang Bantuan Keuangan \r\nKepada Partai Politik [Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6177), \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang \r\nTata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta \r\nKedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil \r\nPemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 \r\ntentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang \r\nSerta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil \r\nPemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang \r\nStandar Akuntansi Pererintah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang \r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan \r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041); \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang \r\nHak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota \r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) \r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun \r\n2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan \r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah \r\ntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang \r\nperubahan atas Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor \r\nI6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan \r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan \r\nbelanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala \r\nDaerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2011 Nomor 525; \r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2012 \r\ntentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pererintah \r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 \r\nNomor 754; \r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum \r\nDaerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 \r\nNomor 157); \r\n22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 \r\ntentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah \r\nserta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana \r\nOperasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2017 Nomor 1067); \r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 \r\ntentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib \r\nAdministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan \r\nPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan \r\nPartai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam \r\nNegeri Noror 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara \r\nPenghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib \r\nAdministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan \r\nPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan \r\nPartai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2020 Nomor 1777 \r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 \r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan \r\ndan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972); \r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 \r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor \r\n1781 \r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 9 Tahun 2021 \r\ntentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan \r\nDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah \r\ntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah \r\ntentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan \r\ndan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2021 Nomor 431]; \r\n27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 \r\ntentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif \r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat \r\nDaerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari \r\nTahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota \r\nKendari Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan \r\nKetiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 \r\nTahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan \r\nAdministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan \r\nRakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota \r\nKendari Tahun 2021 Nomor 38), \r\n28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2018 \r\ntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah \r\nDaerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 (Lembaran \r\nDaerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 8); \r\n29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 \r\ntentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, \r\nTambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27) \n ANGGARAN \r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA \r\nKENDARI TAHUN ANGGARAN 2024 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.\n","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2024. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Ketentuan Substansial:\nAPBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 1.635.063.618.812,- yang terdiri atas:\n a. Pendapatan Daerah Rp. 1.572.176.556.612,-\n b. Belanja Daerah Rp. 1.573.915.032.250,-\n c. Pembiayaan Daerah\n 1. Penerimaan Rp. 62.887.062.200,-\n 2. Pengeluaran Rp. 61.148.586.552,-

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, dengan tata cara sesuai dengan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 7 OF 2023
ON
THE BUDGET OF REVENUE AND EXPENDITURE
OF KENDARI CITY
FISCAL YEAR 2024

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

Menimbang :

Considering / Whereas to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Article 112 paragraph (2) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, the Regional Head is obliged to submit a Draft Regional Regulation on the Budget of Revenue and Expenditure (APBD) to THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DPRD) to obtain Joint Approval;
Considering / Whereas the proposed Draft Regional Regulation on the Budget of Revenue and Expenditure (APBD) is the embodiment of the Regional Government Work Plan for 2024 which is elaborated into the general policy of the APBD as well as the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edf6d803-3837-4458-bb5d-4012a4e805b1","actionData","errors"]