[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edf6093c-6012-47d4-888a-62260fbd0394","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-12-28","effective_date","2016-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, ld.2016/no.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Produk hukum daerah merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan PERDA tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 59 Tahun 2015; PERPRES No 87 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pembentukan produk hukum dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tProduk Hukum Daerah\r\n3.\tPerencanaan\r\n4.\tPenyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan\r\n5.\tPenyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan\r\n6.\tPembahasan Produk Hukum Daerah\r\n7.\tFasilitasi\r\n8.\tEvaluasi Rancangan Perda\r\n9.\tNoreg\r\n10.\tPenetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi\r\n11.\tPembatalan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan\r\n12.\tPenyebarluasan\r\n13.\tPartisipasi Masyarakat\r\n14.\tKetentuan Lain-Lain\r\n15.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PERDA No 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 69 HLM (Lampiran 21 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kota Cirebon. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam sistem hukum nasional, serta untuk memastikan bahwa produk hukum daerah memiliki landasan yang pasti dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Jenis Produk Hukum Daerah**: Peraturan ini mengatur jenis-jenis produk hukum daerah, yang meliputi peraturan (Perda, Perwal, PB KDH, Peraturan DPRD) dan penetapan (Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD).\n2. **Materi Muatan Perda**: Materi muatan Perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan materi muatan lokal.\n3. **Perencanaan Pembentukan Perda (Propemperda)**: Proses penyusunan Propemperda melibatkan DPRD dan Wali Kota, dengan daftar Rancangan Perda didasarkan pada perintah peraturan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, otonomi daerah, dan aspirasi masyarakat.\n4. **Penyusunan Rancangan Perda**: Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota, disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Proses penyusunan di lingkungan Pemerintah Daerah melibatkan tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.\n5. **Pembahasan Rancangan Perda**: Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Wali Kota melalui dua tingkat pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan bersama.\n6. **Fasilitasi dan Evaluasi**: Rancangan Perda tertentu harus difasilitasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan, dan beberapa Rancangan Perda dievaluasi oleh Gubernur.\n7. **Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi**: Proses penetapan melibatkan penandatanganan oleh Wali Kota atau pejabat yang berwenang, penomoran oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum atau Sekretaris DPRD, pengundangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah, dan autentifikasi.\n8. **Pembatalan Produk Hukum Daerah**: Mengatur prosedur pembatalan Perda dan Perwal jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum.\n9. **Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat**: Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyebarluaskan produk hukum daerah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain sanksi pidana, Perda dapat memuat sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","PERDA Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139091/perda-kota-cirebon-no-5-tahun-2020","1b7f6622-7e90-49b3-b57c-2b056f161f16","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBON
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF CIREBON CITY
NUMBER 9 OF 2016
ON
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIREBON,

\n\n \n \n

Considering :

that the regional government has the authority to stipulate Regional Regulations and other regional legal products to implement autonomy and assistance tasks in a unified national legal system;
that regional legal products are the foundation for the implementation of regional government so that their formation must be based on definite, standard, and standardized methods and ways so that they do not conflict with higher laws and regulations, public interests, and/or morality;
that Regional Regulation Number 5 of 2007 concerning Procedures for Making Regional Regulations is no longer in accordance with legal developments so it is necessary to review it;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edf6093c-6012-47d4-888a-62260fbd0394","actionData","errors"]