[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edecf317-b06a-4248-87a7-c03d7e365b8d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-12-28","effective_date","2023-08-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu","place_of_enactment","Belopa","theme","PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat\r\npenting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan yang\r\nada di daerah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan\r\nkualitas \r\ntenaga kerja, peran sertanya dalam \r\npembangunan dan meningkatkan perlindungannnya; \r\nb. bahwa dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan\r\ndimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar\r\npekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan\r\nserta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas\r\ndasar apapun dengan \r\ntetap memperhatikan \r\nperkembangan kemajuan dunia usaha; \r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang\r\nNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan \r\nPera tu ran \r\nPemerintah \r\nPengganti \r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan \r\nPeraturan \r\nPemerintah \r\nPengganti \r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta\r\nKerja Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa\r\nsetiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama\r\nuntuk memperoleh pekerjaan \r\ntan pa adanya \r\ndiskriminasi; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang\r\nPenyelenggaran Ketenagakerjaan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib\r\nLapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3201); \r\n3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang\r\nSerikat Pekerja/Serikat Buruh \r\n(Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); \r\n4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang\r\nKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang\r\nPenyelesaian Perselisihan Hubungan \r\nIndustrial \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik\r\nIndonesia Nomor 4356); \r\n6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang\r\nPerseroan Terbatas \r\n(Lembaran NegaraRepublik \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan\r\nPenyelenggara Jaminan Sosial \r\n(Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan \r\nPeraturan \r\nPemerintah \r\nPengganti \r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\r\nUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6856); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan \r\nPeraturan \r\nPerundang-undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan \r\nPeraturan \r\nPerundang-undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022\r\nNomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6801); \r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang\r\nSistem Pelatihan Kerja Nasional \r\n(LembaranNegara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 \r\nNomor 67, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4637); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang\r\nTata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan\r\nPenyusunan Serta Pelaksa.naan Perencanaan Tenaga\r\nKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4701); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang\r\nPenerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan\r\nKesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5309); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang\r\nPerluasan Kesempatan Kerja \r\n(Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang\r\nPelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan\r\nKesempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar\r\nNegeri (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia \r\nTahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5660); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang\r\nBadanPenyelenggaraan Program Jaminan Pensiun\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5715); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang\r\nPeyelenggaraan Program Jaminan Harl Tua (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46\r\nTahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan\r\nHarl Tua \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 187); \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang\r\nPengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5747); \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang\r\nPenggunaan Tenga Kerja Asing (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang\r\nPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja\r\ndan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021\r\nNomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6647); \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang\r\nPengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51\r\nTahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021\r\nNomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6899); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang\r\nPenyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan\r\nPekerjaan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6649); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP \r\nBAB III : TUGAS DAN WEWENANG \r\nBAB IV : PELATIHAN, MAGANG DAN PRODUKTIVITAS \r\nBAB V : PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA\r\nBAB VI : HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA\r\nBAB VII : PENGUPAHAN \r\nBAB VIII : PERLINDUNGAN\r\nBAB IX : PEMBINAAN \r\nBAB X : SANKSI ADMINISTRATIF \r\nBAB XI : KETENTUAN PERALIHAN \r\nBAB XII : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, peran serta dalam pembangunan daerah, dan perlindungan tenaga kerja. Peraturan ini mencakup perencanaan ketenagakerjaan yang terpadu, implementasi sistem latihan kerja nasional, peningkatan produktivitas daerah, penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, serta perlindungan tenaga kerja melalui peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial.\n\nKetentuan substansial meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pembinaan, dan layanan ketenagakerjaan. Peraturan ini juga mengatur pelatihan, pemagangan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, termasuk kewajiban bagi LPK untuk memiliki izin dan menjaga kualitas pelatihan. Penempatan tenaga kerja diutamakan bagi tenaga kerja lokal, dan perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib melaporkan dan membayar dana kompensasi. Perusahaan dengan minimal 10 tenaga kerja wajib membuat peraturan perusahaan yang mencantumkan pembayaran Tunjangan Hari Raya keagamaan. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib melapor dan mengikutsertakan pekerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peraturan ini juga mengatur tentang pengupahan, perlindungan tenaga kerja, dan pembinaan di bidang ketenagakerjaan.","transitional_provisions","1. Sebelum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUWU
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LUWU REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUWU,

\n\n \n \n

Considering:

that labor has a very important role as an actor and goal of development in the region, for this reason it is necessary to improve the quality of labor, its participation in development and increase its protection;
that the implementation of labor is intended to guarantee the basic rights of workers/laborers and guarantee equality, opportunity and equal treatment without discrimination on any basis while still paying attention to the development of business progress;
that based on the provisions of Article 5 of Law Number 13 of 2003 concerning Labor as amended several times, most recently by Government Regulation in Lieu of Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edecf317-b06a-4248-87a7-c03d7e365b8d","actionData","errors"]