[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ede3ed8f-262b-4905-b345-a338aae6874c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula","place_of_enactment","Sanana","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

terminal-retribusi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ahun 2005 Nomor 8 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan terminal di daerah dilakukan untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan terminal, didaerah ditentukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal. \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Terminal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Terutangnya Retribusi, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Ketentuan Pidana, Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Kepulauan Sula. Latar belakangnya adalah untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang serta keterpaduan intra dan antar moda transportasi. Tujuannya adalah untuk menyediakan pelayanan terminal yang memadai dan memungut retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Obyek retribusi meliputi pelayanan penyediaan fasilitas terminal, seperti tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum, serta tempat kegiatan usaha dan fasilitas penunjang lainnya di lingkungan terminal. Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal.

Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada frekuensi keluar masuk kendaraan, jenis kendaraan, jenis kegiatan usaha, dan lama waktu pemakaian fasilitas terminal.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, yaitu:

Kendaraan Roda Enam: Rp. 2000,-
Kendaraan Roda Empat: Rp. 1000,-
Kendaraan Roda Dua: Rp. 500,-

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas diberikan dan wajib dibayarkan paling lama 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
SULA ISLANDS REGENCY
NUMBER: 8 YEAR 2005
CONCERNING
BUS STATION FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SULA ISLANDS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that the implementation of terminals in the region is carried out to support the smooth mobility of people and the flow of goods and to implement intra and inter-mode integration smoothly and orderly
that in accordance with Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Fees, the provision of terminal services in the region is determined by the regional government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Bus Station Fee

In view of :

Law Number 8 of 1981, concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette Number 3200);
Bada

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ede3ed8f-262b-4905-b345-a338aae6874c","actionData","errors"]