[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edddf005-5d2b-49cc-9fc7-61465330d1bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2013","number","72","year","2013","published_date","2013-12-23","effective_date","2013-12-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 72, BN.2013/NO.1563, bulelengkab.go.id: 10 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) TENTANG Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakserasian pembangunan antar wilayah dengan pendekatan pembangunan terpadu. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan wilayah. Peraturan ini menetapkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang menyelenggarakan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) melalui program kewilayahan. Kewenangan penyusunan dan pelaksanaan PWT didelegasikan kepada Bappeda dan SKPD terkait. Ruang lingkup PWT meliputi Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Panjang (PWTJP), Jangka Menengah (PWTJM), dan Tahunan. Peraturan ini juga mengatur tentang pemilihan dan penentuan kawasan strategis, serta pembobotan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan untuk menentukan prioritas kawasan PWT.

","transitional_provisions","1. Dalam hal peraturan daerah tentang RTRW belum ditetapkan, pemilihan kawasan mengacu pada rancangan RTRW.\n2. Dalam hal peraturan daerah tentang RPJPD telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, arah kebijakan dan sasaran PWTJP ditetapkan melalui perubahan peraturan daerah tentang RPJPD.\n3. Dalam hal peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, program kewilayahan PWTJM ditetapkan melalui perubahan peraturan daerah tentang RPJMD.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111557/permendagri-no-11-tahun-2016","7d24c9e0-5b8a-4bcd-98f1-bbfa6067e5fb",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111568/permendagri-no-20-tahun-2016","200bb5cc-c8d6-4994-9132-172f4a8ca2e5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MINISTER OF HOME AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 72 YEAR 2013
TENTANG
GUIDELINES FOR INTEGRATED REGIONAL DEVELOPMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidakserasian pembangunan antar wilayah diperlukan adanya pembangunan wilayah secara terpadu sesuai kondisi dan potensi daerah;
bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah secara terpadu diperlukan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan wilayah;
bahwa sesuai amanat Pasal 50 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edddf005-5d2b-49cc-9fc7-61465330d1bf","actionData","errors"]